Tiga Menteri Tandatangani SKB Netralitas ASN Pemilu 2024, Ini Pesan Tito Karnavian

Sidra
.
Jum'at, 23 September 2022 | 06:35 WIB
Penandatanganan SKB Netralitas ASN, di Jakarta, Kamis (22/09/2022). (iNewspalembang.id/Foto: Humas Kementerian PANRB)

JAKARTA, iNewspalembang.id - Tiga menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan.

Tiga menteri yang menandatangani SKB tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/09/2022).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, bahwa SKB yang diterbitkan ini untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

“Ini amat sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang netral serta ASN yang bisa men-support agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar,” ujar dia, dalam rilis Humas Kementerian PANRB.

Azwar Anas mengungkapkan, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN juga, sambung dia, diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Anas menekankan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat.

“Bila ASN tidak netral, maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik,” ungkap dia.

Sementara, Mendagri Tito Karnavian menerangkan, ASN merupakan komponen penting pemerintahan, untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pilkada tahun 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis. Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” tegas dia.

Mantan Kapolri ini menegaskan, situasi politik bisa saja memanas, namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada. Hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“Kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” tandas dia.

 

Editor : Sidratul Muntaha
Bagikan Artikel Ini