MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers yang Diajukan Heintje Grinston Mandagie dkk

JAKARTA, iNewspalembang.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan putusan menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

Baca Juga

Gerindra dan Demokrat Jadi Dua Parpol Terbanyak Ajukan Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang di Jakarta, (Rabu, 31/8/2022).

Artinya, permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur. MK juga membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

MK mengungkapkan, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers.

Baca Juga

Jaga Gizi Makan Hakim yang Tangani 297 Perkara PHPU Pileg 2024, MK Kerja sama dengan BPOM

MK Menilai, fungsi memfasilitasi sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.

“Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” ungkap Usman.

Terkait gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), jelas MK, hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga

Hasil Putusan PHPU Permohonan Ganjar-Mahfud, MK: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

“Soal kemerdekaan pers, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut,” jelas dia.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya menyatakan bersyukur atas putusan MK tersebut. Menurutnya, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” kata dia.

Baca Juga

Terkait Cawe-cawe Jokowi pada Pilpres 2024, Hakim MK Tolak Semua Dalil Pasangan AMIN

Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu menuturkan, secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Makanya, dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan. Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut.

“Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” tutur dia.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021.

Baca Juga

Ini Dasar Tim Hukum Prabowo-Gibran Sebut MK bakal Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024

Editor : Sidratul Muntaha