Soal Pencabutan Artikel Kolom Opini Detik.com, Begini Tanggapan Dewan Pers

JAKARTA, iNewspalembang.id – Pencabutan tulisan opini dari Yogi Firmansyah, yang sempat dimuat dalam laman Detik.com, pada Kamis (22/5/2025), mendapat tanggapan dari Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Prof Dr Komaruddin Hidayat menyampaikan, bahwa pihanya menghormati kebijakan redaksi media, termasuk untuk melakukan koreksi atau pencabutan berita dalam rangka menjaga akurasi, keberimbangan, dan memenuhi kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Baca Juga

Media Inginkan Dewan Pers Lebih Proaktif, Responsif dan Mampu Jawab Tantangan Digitalisasi

Namun, sambung dia, setiap pencabutan berita harus disertai dengan penjelasan yang transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi serta tetap menjaga akuntabilitas media.

“Dewan Pers belum memberi rekomendasi, saran, ataupun permintaan kepada redaksi Detik.com untuk mencabut artikel opini tersebut. Namun Dewan Pers telah menerima laporan dari penulis dan saat ini tengah melakukan verifikasi dan mempelajarinya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Jumat (24/5/2025).

Komaruddin mengatakan, bahwa Dewan Pers menghargai, menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga

Terima Berkas dari Kejagung, Dewan Pers Minta Pengalihan Penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV

“Dewan Pers mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis opini di Detik.com. Kami mendesak semua pihak menghormati dan menjaga ruang demokrasi dan melindungi suara kritis dari warga, termasuk mahasiswa,” kata dia.

Kemudian, ungkap Komaruddin, Dewan Pers menilai penghapusan sebuah artikel opini atas permintaan penulis adalah hak yang perlu dihormati oleh redaksi. Sama seperti halnya permintaan pencabutan pendapat dari narasumber yang diwawancarai oleh sebuah media.

“Kami (Dewan Pers) mengimbau semua pihak untuk menghargai dan menghormati ruang berekspresi dan berpendapat atas sebuah kebijakan penyelenggaraan negara. Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghindari penggunaan kekerasan serta tindakan main hakim sendiri,” tandas dia. 

Baca Juga

Dewan Pers Ungkap Media Bisa Mati bila Pemerintah Tak Belanja Iklan ke Media Massa

Editor : Sidratul Muntaha