Indeks Berita INewsPalembang

Ada Indikasi Ini, CONSID Tuntut KPU Tak Hapus Sanksi Pembatalan Paslon yang Tak Lapor LPPDK

Nasional

Selasa, 06 Agustus 2024 | 11:45 WIB

Ada Indikasi Ini, CONSID Tuntut KPU Tak Hapus Sanksi Pembatalan Paslon yang Tak Lapor LPPDK

The CONSID menuntut KPU tidak menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang tidak patuh dalam melaporkan LPPDK.

Akomodir Semua Kebijakan Presiden Terpilih pada RAPBN 2025, Jokowi: Tidak Semuanya Dikerjakan

Nasional

Senin, 05 Agustus 2024 | 13:25 WIB

Akomodir Semua Kebijakan Presiden Terpilih pada RAPBN 2025, Jokowi: Tidak Semuanya Dikerjakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah saat ini akan mengakomodasi semua kebijakan Presiden terpilih di tahun 2025.

KPU Hapus Sanksi Diskualifikasi Paslon, Ini Isi Draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye

Nasional

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 13:05 WIB

KPU Hapus Sanksi Diskualifikasi Paslon, Ini Isi Draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye

Sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang tidak melaporkan dana kampanye Pilkada Serentak 2024, bakal dihapus KPU.

Debat Kampanye Pilkada Serentak 2024 Maksimal Digelar Tiga Kali, Bisa Dilakukan di Luar Daerah

Nasional

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 09:25 WIB

Debat Kampanye Pilkada Serentak 2024 Maksimal Digelar Tiga Kali, Bisa Dilakukan di Luar Daerah

Debat kampanye pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada November nanti sudah direncanakan maksimal dilaksanakan maksimal tiga kali.

Layangkan Permintaan Maaf kepada Masyarakat di Tanah Air, Presiden Jokowi: Saya Manusia Biasa

Nasional

Jum'at, 02 Agustus 2024 | 09:05 WIB

Layangkan Permintaan Maaf kepada Masyarakat di Tanah Air, Presiden Jokowi: Saya Manusia Biasa

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di seluruh tanah air, atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Ini Rangkaian Agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 di IKN dan Istana Negara Jakarta

Nasional

Kamis, 01 Agustus 2024 | 12:35 WIB

Ini Rangkaian Agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 di IKN dan Istana Negara Jakarta

Mensesneg Pratikno menyatakan, Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 ini diyakini menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang paling Istimewa.

Angela Tanoesoedibjo Resmi Jabat Ketua Umum Perindo, HT: Saya Tetap akan di Partai

Nasional

Rabu, 31 Juli 2024 | 18:35 WIB

Angela Tanoesoedibjo Resmi Jabat Ketua Umum Perindo, HT: Saya Tetap akan di Partai

Partai Perindo resmi memiliki Ketua Umum baru, Angela Tanoesoedibjo, hasil Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ada Indikasi Pengerahan Anak-anak pada Kampanye Pilkada 2024, Menko Polhukam Ingatkan Soal Ini

Nasional

Selasa, 30 Juli 2024 | 15:45 WIB

Ada Indikasi Pengerahan Anak-anak pada Kampanye Pilkada 2024, Menko Polhukam Ingatkan Soal Ini

Aparat TNI dan Polri diminta harus melakukan pencegahan, terkait adanya indikasi pengerahan anak-anak pada kampanye Pilkada Serentak 2024.

Bersedia Pasang Badan untuk Hasto, Megawati: Anak-anak Saya Itu Banyak Preman Lho!

Nasional

Selasa, 30 Juli 2024 | 12:45 WIB

Bersedia Pasang Badan untuk Hasto, Megawati: Anak-anak Saya Itu Banyak Preman Lho!

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristoyanto, diminta untuk tidak gentar untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

Soal Transportasi IKN, Menhub Budi Karya Klaim Kereta Api Ringan Mulai Uji Coba 5 Agustus 2024

Nasional

Senin, 29 Juli 2024 | 13:25 WIB

Soal Transportasi IKN, Menhub Budi Karya Klaim Kereta Api Ringan Mulai Uji Coba 5 Agustus 2024

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.

Sebut Sejumlah Poin Penting Penataan IKN, Presiden Jokowi: Jangan sampai Masyarakat merasa Tergusur

Nasional

Senin, 29 Juli 2024 | 11:15 WIB

Sebut Sejumlah Poin Penting Penataan IKN, Presiden Jokowi: Jangan sampai Masyarakat merasa Tergusur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah poin penting terkait penataan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ini Alasan PP Muhammadiyah Terima Pengelolaan Usaha Tambang dari Pemerintah

Nasional

Minggu, 28 Juli 2024 | 14:05 WIB

Ini Alasan PP Muhammadiyah Terima Pengelolaan Usaha Tambang dari Pemerintah

Tak hanya Nahdlatul Ulama (NU), namun Muhammadiyah juga menjadi organisasi yang menerima pengelolaan usaha tambang dari pemerintah.

Index Berita

Ada Indikasi Ini, CONSID Tuntut KPU Tak Hapus Sanksi Pembatalan Paslon yang Tak Lapor LPPDK

Akomodir Semua Kebijakan Presiden Terpilih pada RAPBN 2025, Jokowi: Tidak Semuanya Dikerjakan

KPU Hapus Sanksi Diskualifikasi Paslon, Ini Isi Draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye

Debat Kampanye Pilkada Serentak 2024 Maksimal Digelar Tiga Kali, Bisa Dilakukan di Luar Daerah

Layangkan Permintaan Maaf kepada Masyarakat di Tanah Air, Presiden Jokowi: Saya Manusia Biasa

Ini Rangkaian Agenda Bulan Kemerdekaan Tahun 2024 di IKN dan Istana Negara Jakarta

Angela Tanoesoedibjo Resmi Jabat Ketua Umum Perindo, HT: Saya Tetap akan di Partai

Ada Indikasi Pengerahan Anak-anak pada Kampanye Pilkada 2024, Menko Polhukam Ingatkan Soal Ini

Bersedia Pasang Badan untuk Hasto, Megawati: Anak-anak Saya Itu Banyak Preman Lho!

Soal Transportasi IKN, Menhub Budi Karya Klaim Kereta Api Ringan Mulai Uji Coba 5 Agustus 2024

Sebut Sejumlah Poin Penting Penataan IKN, Presiden Jokowi: Jangan sampai Masyarakat merasa Tergusur

Ini Alasan PP Muhammadiyah Terima Pengelolaan Usaha Tambang dari Pemerintah

Potret Lanjutan Sidang Gugatan Kabut Asap

Potret Salat Idul Fitri 1446 H di Palembang

Potret Masak Besak Respon Video Viral Rendang Hilang Willie Salim

Potret Pelepasan Mudik Gratis Lebaran 2025 di Palembang

Potret Penukaran Uang Baru Jelang Lebaran