Sikap Polri terhadap 2 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden yang Ajukan Banding Usai Dipecat

Puteranegara Batubara
Dua tersangka kasus penyadapan presiden, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH dalam sidang etik Polri. (iNewsPalembang.id/Foto: dok Polri)

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Pengajuan banding Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso setelah keluar putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), direspons Polri dengan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, bahwa Polri memastikan permohonan banding kedua jenderal yang dipecat itu akan diproses sesuai mekanisme.

Hasil putusan komisi banding, sambung dia, nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun, Polri belum mengungkapkan kapan proses pemeriksaan banding tersebut akan selesai.

“Nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujar dia, Rabu (18/11/2026).

Untuk diketahui, bahwa Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Kemudian, kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Selanjutnya, dua jenderal itu mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Lewat mekanisme banding KKEP, putusan etik yang dijatuhkan terhadap keduanya akan diperiksa kembali.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

eempat tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

Editor : Sidratul Muntaha

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network