PALI, iNewsPalembang.id – DPRD Penukal Abab Pematang Ilir (PALI) angkat bicara terkait ramainya sorotan terhadap tunjangan 23 guru yang bertugas di wilayah terpencil di Bumi Serepat Serasan yang dikabarkan belum dibayar selama 11 bulan.
Menurut Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH, bila memang benar kabar tersebut, maka Pemkab PALI haris segera menyelesaikan pembayaran tunjangan guru tersebut.
"Para guru ini sebelumnya telah mendatangi DPRD PALI untuk menyampaikan keluhan mereka. Persoalan itu juga telah dibahas pada pertemuan dengan Bupati PALI. Bahkan, para guru itu telah mendapat angin segar setelah Bupati menyanggupi pembayaran tunjangan dalam waktu dekat," ujar dia.
Firdaus mengatakan, bahwa keterlambatan pembayaran diduga terjadi akibat proses peralihan pemerintahan dari bupati sebelumnya Heri Amalindo kepada Bupati Asgianto, sehingga jajaran terkait kemungkinan belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku.
Hak gaji para guru, sambung dia, tetap dibayar sesuai status kepegawaian, baik sebagai PNS maupun PPPK. Namun, pembayaran yang tertunda selama 11 bulan itu merupakan tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.
“Tunjangan ini diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil. Mereka bersedia ditempatkan di wilayah yang sulit dijangkau, salah satunya karena ada tunjangan itu. Apalagi, tunjangan ini sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) sejak zaman pemerintahan sebelumnya,” tegas dia.
Legislator asal Partai Demokrat itu prihatin atas kondisi yang dialami para guru tersebut. Karena, persoalan pembayaran tunjangan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan.
Atas dasar itu, Firdaus mendesak Pemkab PALI untuk segera merealisasikan pembayaran hak 23 guru tersebut dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang. Lalu, mengingatkan pemerintah daerah harus mengutamakan pemenuhan hak para petugas pelayanan publik, termasuk guru dan tenaga kesehatan (nakes), agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Apa pun bentuknya, yang menyangkut pelayanan dasar harus disegerakan. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terulang, baik terhadap tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan,” tandas dia..
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
