KAYUAGUNG, iNewspalembang.id – DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendesak PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) untuk segera mengaktifkan dan membuka pintu exit tol Jejawi.
Desakan tersebut dilakukan DPRD OKI dengan cara melayangkan surat resmi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, dengan nomor surat: 003/025/DPRD-OKI/2025, tertanggal 3 Juli 2025.
Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua I DPRD OKI, Febriansyah Wardana, ST tersebut, memohon kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI agar bisa membantu permasalahan yang ada di Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, terkait pintu exit tol Jejawi.
“Karena, sampai hari ini dari pihak PT Waskita Sriwijaya Tol belum membuka pintu exit tol tersebut. Sedangkan, untuk pembangunan jalan tol itu sudah selesai dan sangat siap untuk digunakan masyarakat di Jejawi,” ujar dia, saat dibincangi disela kunjungan spesifik Komisi V DPR RI meninjau langsung Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol Kayuagung-Palembang, Sumsel, Kamis (3/7/2025).
Febriansyah mengatakan, bahwa dengan dibukanya pintu tol tersebut, maka sangat mempermudah mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi transportasi.
“Maka dengan ini, kami memohon agar pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, mendesak pihak PT Waskita Sriwijaya Tol agar segera mengaktifkan dan membuka pintu exit tol Jejawi tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Usai meninjau langsung jalan tol Kayuagung-Palembang, Komisi V DPR RI melanjutkn rapat bersama Kementerian PUPR, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki dan Direktur Utama (Dirut) Waskita Sriwijaya Tol, Achmad Jofimar Ali, di pendopoan Rumah Dinas Bupati OKI, Kayagung.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw menyatakan, bahwa fokus utama dari kunjungan ini, agar pihaknya melihat secara langsung bagaimana kondisi jalan Tol Palembang-Kayuagung.
“Setelah kita lihat langsung kondisi jalan Tol Kayuagung-Palembang ini, memang ada lima persoalan utama,” ungkap dia.
Robert menjelaskan, lima persoalan utama tersebut seperti kondisi jalan tol berlubang, tidak rata dan bergelombang. Lalu, drainase yang buruk hingga menyebabkan genangan air.
Berikutnya, fasilitas rest area yang kotor dan kurangnya area parkir. Kemudian, kurangnya informasi lalu lintas dan call center terpadu, serta tarif tol yang dianggap mahal.
“Terhadap persoalan ini, kami dari Komisi V DPR RI harus mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait pengelolaan jalan tol ini,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
