Resmi Lantik Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Gubernur Herman Deru Ingatkan Tantangan Soal APBD

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Joncik Muhammad dan Arifa'i, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang masa jabatan 2025-2030, di Griya Agung Palembang, Senin (16/6/2025).

Proses pelantikan yang ditandai pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-2379 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumsel hasil Pilkada Serentak 2024 itu, disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan, pasangan Joncik-Arifa’i tidak akan tertinggal dalam menjalankan roda pemerintahan, walau dilantik hampir empat bulan lebih lambat dibandingkan kepala daerah lainnya.

"Ada selisih waktu sekitar empat bulan dari pelantikan kepala daerah lain. Ini bukan hambatan, karena Pak Joncik sudah meletakkan pondasi yang kuat selama masa jabatan 2018–2023," ujar dia.

Herman Deru mengatakan, bahwa Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten muda yang punya potensi besar, termasuk akses geografis strategis dari empat penjuru yakni, Bengkulu, Pagar Alam, Lubuklinggau, dan Lahat.

“Kalau untuk komoditas andalan, tentu kopi dan karakter masyarakat yang tangguh menjadi modal pembangunan. Kopi adalah kebanggaan Empat Lawang, selain keberanian masyarakatnya dalam berinovasi,” kata dia.

Tak lupa, Herman Deru mengingatkan tantangan yang akan dihadapi pasangan Joncik-Arifa’i, terutama pengelolaan keuangan daerah dengan APBD berklasifikasi sedang.

“Itu dibutuhkan kreativitas dan sinergi agar pembangunan tetap berjalan optimal. Karena, kepercayaan rakyat adalah amanah. Jangan ragu, negara ini punya banyak sumber daya yang bisa membantu,” tegas dia.

Kemudian, Herman Deru menjelaskan, soal pentingnya kekompakan bupati dan wakil bupati, serta kerja sama dengan legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi kelancaran pemerintahan.

Editor : Sidratul Muntaha