JAKARTA, iNewspalembang.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendapat banyak sorotan, hingga penyaluran tersebut diminta untuk diaudit.
Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, penyaluran bansos dari pemerintah perlu diaudit, demi transparansi bansos yang menggunakan uang negara.
"Mungkin teman-teman setuju dengan saya, bahwa kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos, audit itu menandakan akuntabilitas, kita tidak berprasangka terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran," kata Todung usai, sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Audit ini, tegas Todung, bukan berarti pihaknya menolak bansos yang dibagikan kepada masyarakat.
"Ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan," tegas dia.
Pada sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 Jumat ini, ada 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjelaskan soal penyaluran bansos.
Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa pembagian bansos juga dilakukan negara-negara lain.
Airlangga mengklaim, jumlah penduduk Indonesia yang diberi bansos lebih rendah daripada di Malaysia hingga Amerika Serikat.
"Bansos di Indonesia misal bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9 persen dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia 25 persen, Singapura 41, dan India 55,6 dan Amerika 12,1 persen," tandas dia.
Airlangga menambahkan, bansos di negara-negara lain juga dibagikan untuk memberantas kemiskinan.
Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ingin Bansos Pemerintah Diaudit demi Transparansi ",
Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/tim-hukum-ganjar-mahfud-ingin-bansos-pemerintah-diaudit-demi-transparansi/2.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
