JAKARTA, iNewspalembang.id – Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 195 proyek strategis nasional (PSN) dari periode tahun 2016 hingga Februari 2024.
Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/3/2024).
Airlangga menyatakan, bahwa secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh, dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun.
“Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun,” ujar dia.
Airlangga mengatakan, untuk tahun ini pemerintah menargetkan untuk merampungkan pembangunan 41 PSN, dengan rincian 5 proyek ditarget selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.
“Kemudian, ada 36 PSN selesai di April sampai Desember. Ada berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, bahwa dalam ratas tersebut juga dibahas pembangunan 14 PSN baru yang seluruhnya akan dibiayai oleh sektor swasta. Airlangga menyebut, dari pembangunan PSN itu bakal memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kita laporkan ke Bapak Presiden 14 PSN yang baru, pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN, dan ini disetujui (Presiden),” ungkap dia.
Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono melanjutkan, bahwa pentingnya ketersediaan lahan yang clean and clear terkait dengan pembangunan PSN.
Prinsipnya, sambung dia, bagaimana keinginan pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus.
“Tetapi kita juga harus menyakinkan bahwa tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
