PALEMBANG, iNewspalembang.id – Walhi Sumsel mencatat pada tahun 2019 lalu ada sekitar 764 ribu hektare (Ha) atau 62 persen dari total lahan gambut dibebani izin kehutanan dan perkebunan sawit, yang izin–izin itu terlibat kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terus berulang.
Menurut Direktur Walhi Sumsel, Yuliusman, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi salah satu wilayah yang mengalami karhutla parah pada ekosistem gambut.
“Karena di OKI ada 29 perusahaan perkebunan sawit dengan luasan 127.425 hektar. Sebanyak 14 perusahaan beroperasi di ekosistem gambut dengan luas 48.592 hektar,” ujar dia, pada Diskusi Publik ‘Pencegahan Karhutla ditengah El Nino 2023’, di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (20/3/2023).
Yulius mengungkapkan, data dari Dinas Kehutanan Sumsel, pada tahun 2015 ada 377.365 Ha areal terbakar di Kabupaten OKI. Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Sugihan - Sungai Lumpur, dimana KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur ini adalah kawasan hidrologi gambut tersebar di Sumatera Selatan 30% kawasan gambut ada di KHG ini. Luas KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur sebesar 633.762 Ha.
“Kemudian dari 60 persen kawasan KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur ini adalah kawasan lindung. Dari luasan total KHG ini, 85 persen dikuasai oleh korporasi, lebih kurang 464.000 Ha dikuasai oleh IUPHHK-HT karena wilayah ini dominan lahan gambut,” ungkap dia.
KHG ini juga, jelas Yuliusman, merupakan kawasan yang terbesar terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 ±189.113 Ha terbakar atau 42% fungsi budidaya dan 33% fungsi lindung. Dan termasuk Kawasan Hidrologi Gambut yang sangat rawan terbakar.
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur merupakan KGH jumlah sekat kanal terbanyak titik terencana untuk di bangun sekat kanal 1.877 titik dan 657 titik sumur bor yang terencana. Sebagian besar titik terencana ini berada di kawasan Hutan Tanaman Industri 1.221 titik sekat kanal dan 526 titik sumur bor.
“Dari 125 proyek infrastruktur pembasahan gambut, sekat kanal yang telah diimplementasikan di KGH ini, namun tetap pada musim kemarau terjadi karhutla. Bahkan kebakaran terparah terjadi di area yang sedang dilakukan restorasi,” jelas dia.
Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Sumsel, Dharna Dahlan melanjutkan, bahwa yang utama dari karhutla itu penyebab kebakaran dulu yang perlu diatasi.
“Seharusnya masyarakat di areal lahan gambut harus diberdayakan. Karena jika terjadi kebakaran, maka warga akan lebih peduli untuk melakukan pemadaman, hingga melakukan pencegahan,” ujar dia, seraya menambahkan, sebenarnya pemerintah melalui Kemendes telah memerintahkan untuk pencegahan tersebut.
Sementara, Akademisi Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, Dr Yen Rizal menuturkan, kalau bicara penyebab, tentu ada penyebab kebakaran dan kekeringan.
“Tapi persoalan karhutla ini memang sangat kompleks, banyak alur alur yang harus dilewati,” tutur dia.
Wakil Ketua Jikalahari, Okto Yugo menambahkan, terkait siapa yang membakar itu memang ada. Karena sejak 2015 sudah ada 13 perusahaan yang menjadi tersangka.
“Orang kita ini pelupa dan mudah memaafkan. Karena dari 2015 hingga 2019, seperti apa marahnya masyarakat tehadap karhutla ini,” tandas dia.
Kondisi kemarau kering pada 2023 ini juga sangat berbeda dengan 2021 dan 2022 yang merupakan fenomena La Nina. Seperti pada peristiwa 2015 dan 2019, polusi asap yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan konsesi dan non konsesi di Sumatera dan Kalimantan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan terjadi di Indonesia pada 2023. Fenomena ini menyebabkan kemarau Panjang atau mundurnya musim penghujan.
Peringatan El Nino ini perlu pula di respon oleh masyarakat sipil dengan melakukan pencegahan karhutla di tahun 2023. Sumatera dan Kalimantan akan melakukan konsolidasi terkait pencegahan El Nino 2023. Khusus di Sumsel, laha seluas 1,2 juta Ha atau 15 persen dari daratan merupakan lahan gambut.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
