Kasus Dugaan Penyimpangan Proyek Infrastruktur PALI, Saksi Klaim Tak Ada Intervensi Soal Pokir
PALEMBANG, iNewsPalembang.id – Sidang kasus dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berlanjut menghadirkan enam saksi, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (19/11/2026).
Perkara penyimpangan proyek infrastruktur ini menyeret lima terdakwa yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkimtan PALI, Sephy Hendika; ASN Disperkimtan PALI, Ardi Ferdian; PPK pada Dinas Pendidikan PALI, Arif Gunawan; dua tersangka dari pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Satu dari enam saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI yang dihadapan ke Majelis Hakim yang diketuai Hakim Pitriadi, SH, MH adalah Muhammad Budi Hoiru, SH.i, anggota DPRD PALI.
Dari kesaksiannya, Budi Hoiru menyebut mengetahui ada enam kegiatan yang berkaitan dengan Pokok Pikiran (Pokir) yang masuk ke Dinas Perkim PALI.
Hanya saja, Budi mengklaim tidak mengetahui siapa pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani keenam kegiatan tersebut, saat dipertanyakan Hakim.
"Kurang tahu kalau kepala PPK-nya," ujar saksi Budi.
Berikutnya, saksi Budi pun membantah, saat di tanya apa pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut.
"Tidak. Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini," kata saksi.
Hakim lalu mempertanyakan, apakah saksi Budi yang menunjuk langsung pihak yang akan mengerjakan proyek Pokir tersebut dan soal intervensi pada proyek itu.
"Tidak pernah yang mulia," kata saksi.
"Saudara yakin tidak mengintervensi. Saudara sudah disumpah, yakin?" tanya Hakim.
Untuk diketahui, bahwa Surat Dakwaan dari JPU Kejari PALI mengungkap, dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Subela juga disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.
Enam paket pekerjaan Pokir itu yakni, lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.
Lalu pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dalam dakwaan itu juga, ada dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.
Hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek Pokir yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.
Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.
Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Editor: Sidratul Muntaha