Purbaya Sebut Masalah Utama Terkait 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan

JAKARTA, iNewspalembang.id – Tata kelola penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang meresahkan masyarakat mendapat kritikan tajam. Kritikan tersebut dilayangkan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, pada kerja bersama Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Hal itu bermula, ketika Purbaya menyoroti lonjakan drastis penghapusan data peserta pada Februari 2026 yang mencapai 11 juta orang. Karena lonjakan tersebut dinilai kejutan yang tidak terkelola dengan baik secara operasional. Terlebih, jumlahnya mencapai hampir 10 persen dari total kuota 98 juta peserta.

Baca Juga

Nah Lho, Menkes Ungkap Data 120 Lebih Pasien Penyakit Kronis Dinonaktifkan BPJS Kesehatan

"Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar dia.

“Kalau 10 persen kena kan terasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang. Begitu 10 (persen), hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh dugaan saya ya,” ucapnya.

Prubaya mengaku heran, karena alokasi anggaran yang dikeluarkan negara untuk program JKN tidak berkurang, namun justru menimbulkan kegaduhan di lapangan. Kondisi ini disebutnya sebagai kerugian bagi pemerintah secara citra maupun efektivitas layanan.

Baca Juga

Presiden Jokowi Tiba-tiba Cek Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

“Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan. Karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah, kenapa keributannya beda. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetuli,” kata dia.

Masalah utama saat ini, ungkap Purbaya, bukanlah ketersediaan anggaran, melainkan masalah operasional, manajemen, dan sosialisasi yang lemah. Jadi, agar tidak menimbulkan kejutan bagi masyarakat miskin yang sedang membutuhkan layanan medis, dia mengusulkan agar proses penonaktifan tidak dilakukan secara mendadak.

Editor : Sidratul Muntaha