Bahlil Sebut dari Lima IUP yang Beroperasi di Raja Ampat, Hanya PT Gag Nikel yang Punya RKAB

JAKARTA, iNewspalembang.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat berada di luar Pulau Gag.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah mencabut IUP perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yakni, PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Baca Juga

Presiden Prabowo Perintahkan Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

Untuk IUP yang tetap beroperasi, sambung dia, adalah PT Gag Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.

“Saya harus sampaikan bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB,” ujar dia, saat memberi keterangan pers kepada awak media pada konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bahlil mengatakan, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan sektor pertambangan nasional, sesuai mandat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.

“Kami langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan,” kata dia. 

Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto jgua telah memerintahkan untuk meninjau langsung lokasi kawasan tambang Raja Ampat.

“Saya ke sana, itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak, Ibu, semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya,” ungkap dia.

Baca Juga

Menteri ESDM Didesak Cabut IUP Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat, Komisi IV DPR Sebut Alasan Ini

Langkah ini, jelas Bahlil, diambil sebagai langkah proaktif pemerintah, serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial,” jelas dia.

“Dalam rapat, kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, apa sesungguhnya yang terjadi dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan empat IUP yang masuk kawasan Geopark,” tandas dia.

Baca Juga

Susul Menteri ESDM ke Raja Ampat, Menteri LH: Ada Potensi Dampak Kerusakan Akibat Tambang Nikel

Editor : Sidratul Muntaha