Kumpulkan Ribuan ASN dan Kades, Ini yang Diminta Pj Bupati Sandi Fahlepi pada 6.229 ASN di Muba

SEKAYU, iNewspalembang.id – Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sandi Fahlepi, mengumpulkan ribuan pegawai ASN dan kepala desa (kades) di ruang Opproom Pemkab Muba, Senin (4/11/2024).

Dikumpulkannya para ASN dan kades tersebut, karena tak sampai satu bulan lagi Pilkada Muba 2024 akan melakukan pencoblosan suara atau tepatnya tanggal 27 November 2024.

Baca Juga

Pilkada Muba 2024, Survei Polsentrum: Sebut Strong Voters Lucianty-Syafaruddin Unggul 35,6 persen

Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi menyatakan, agar semua ASN dan kades tidak ada yang menjadi golongan putih (golput), namun berpartisipasi untuk memilih dan menjaga agar Muba zero konflik.

Kemudian, ASN dan kades dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk bersikap netral dan bersatu mendukung Pj Bupati Sandi Fahlepi, mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis serta tidak Golput pada November 2024.

Bahkan, komitmen tersebut ditandai dengan pembacaan Ikrar Netralitas ASN dan Kepala Desa, serta penandatanganan Fakta Integritas terkait netralitas ASN dan Perangkat Desa.

 “Saya berharap, sebanyak 6.229 ASN di Kabupaten Muba ini dapat menjaga netralitas. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada tidak hanya bergantung pada integritas dan profesionalisme penyelenggara dan peserta, tetapi harus didukung oleh netralitas ASN demi terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Muba,” ujar Sandi Fahlepi.

Tak hanya itu, Sandi juga mengungkapkan, agar ASN untuk lebih bijak menggunakan media sosial (medsos).

“Jangan menyebarkan atau memposting informasi hoaks. Sebagai pegawai ASN, kita harus mengedepankan netralitas dan menjadi contoh baik bagi masyarakat dengan menjaga kondusivitas,” ungkap dia.

Baca Juga

Survei Pilkada Muba 2024, Puskapi Sebut Toha dan Lucianty Sama-sama Punya Kesempatan Menang

Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Muba, Joni Martohonan AP MM menegaskan, pentingnya menjaga marwah ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk menjaga marwah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Netralitas ASN adalah objek pengawasan tidak hanya oleh Bawaslu tetapi juga oleh Komisi ASN dan masyarakat umum,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha