PALEMBANG, iNewspalembang.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pentingnya hilirisasi industri dan kehati-hatian dalam mengelola ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Kendati tantangan global berat dan lanskap politik serta ekonomi dunia berubah secara dinamis, Indonesia punya peluang besar untuk melompat menjadi negara maju. Hal itu, sebagaimana dianalisis oleh lembaga-lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan IMF.
“Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi yang justru bisa memunculkan peluang,” ujar Presiden, dalam pidato sebelum membuka secara resmi Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX Tahun 2024 di Main Dining Hall, Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Jumat (01/03/2024) malam.
Jadi, kata Jokowi, hal itu tidak ujug-ujug bisa langsung melompat, tapi tantangannya juga sangat besar. Presiden mencontohkan, upaya hilirisasi yang telah dilakukan, seperti pembangunan industri smelter oleh PT Freeport dan industri nikel, yang telah meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Kemudian contoh yang kedua, nikel. Dibangun industri smelter. Saat kita mengekspor mentah–bertahun-tahun ekspor mentahan nickel ore, nilainya setiap tahun ekspor kita itu kurang lebih Rp30-an triliun. Begitu smelter dibangun, ekspor kita mencapai Rp510 triliun,” kata dia.
Hilirisasi ini, ungkap Jokowi, bukan hanya terbatas pada mineral, tetapi juga perlu diterapkan pada sektor lainnya. Jadi tidak hanya urusan tembaga, nikel, atau bauksit, timah.
“Tetapi hilirisasi itu juga akan kita dorong di perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, semuanya harus kita hilirisasikan dengan nilai tambah di dalam negeri, kesempatan kerja di dalam negeri,” ungkap dia.
Kemudian, jelas Jokowi, Indonesia juga sudah menghadapi tantangan internasional, seperti gugatan di WTO mengenai kebijakan ekspor nikel, serta mengingatkan tentang resesi global yang mempengaruhi sejumlah negara besar.
“Makanya, pentingnya berhati-hati dalam mengelola ekonomi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga kestabilan negara. Mengelola ekonomi, mengelola APBN. Kita harapkan ke depan pemerintahan baru juga melakukan hal yang sama, hati-hati dalam mengelola negara sebesar Indonesia,” jelas dia.
Karena, tambah Jokowi, Indonesia bukan sebuah negara kecil, tetapi negara yang sangat besar, negara yang sangat luas, dan penduduknya sudah hampir 280 juta.
“Sehingga setiap tindakan apapun kita harus berhati-hati terutama dalam mengelola ekonomi, politik. Harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak keliru dalam mengelola negara,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha