Presiden Jokowi Ingatkan MA Utamakan Kualitas Putusan, bukan Hanya Sisi Kuantitas

JAKARTA, iNewspalembang.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Mahkamah Agung (MA) perlu mengutamakan kualitas putusan, bukan hanya dari sisi kuantitas.

Meski demikian, Jokowi mengapresiasi perkembangan MA yang sudah memutus hingga 99,47 persen perkara pada tahun 2023.

Baca Juga

Pansel Capim dan Cadewas KPK Serahkan 10 Nama Hasil Seleksi ke Presiden Jokowi

“Paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia Maju,” ujar dia, pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA RI Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (20/02/2024).

Jokowi mengatakan, bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) hakim merupakan kunci dalam sistem peradilan. Kualitas SDM hakim itu meliputi integritas, profesionalisme, dan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan perkembangan zaman.

“Kualitas SDM hakim adalah kunci, integritasnya, profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata dia.

Baca Juga

Jokowi Minta Sejumlah Daerah Sekitar IKN Persiapkan Diri Jadi Pusat Suplai Kebutuhan Pangan

Atas dasar itu, Jokowi mengapresiasi inovasi MA sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan transformasi hukum di tanah air, salah satunya melalui sistem pendukung keputusan.

Inovasi tersebut, sambung Presiden, harus menjadi bagian dari reformasi, bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru tetapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum.

“Misalnya penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara,” ungkap dia.

Baca Juga

Jokowi Ungkap Faktor Belum Maksimalnya Penggunaan 24 Ribu MW Potensi Besar Energi Geotermal

Tak lupa, Jokowi mengapresiasi reformasi internal yang dilakukan MA untuk menegakkan prinsipnya dalam meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan. Mengingat, masyarakat makin kritis dalam proses peradilan.

“Harapan masyarakat pada lembaga pengadilan semakin tinggi. Masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha