Sejumlah Civitas Akademika Ini Suarakan Petisi Keresahan Mundurnya Demokrasi Era Jokowi

JAKARTA, iNewspalembang.id – Layangkan tuntutuan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, puluhan kampus dan lembaga suarakan keresahan terkait mundurnya demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hingga hari ini, tercatat ada 29 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah menyampaikan desakan, petisi dan kritik tersebut.

Baca Juga

Momen Jamuan Makan Siang Terakhir dari Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara

Universitas Gajah Mada (UGM)

Guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni UGM membacakan Petisi Bulaksumur, merupakan kritik terhadap Presiden Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi, pada Rabu (31/1/2024).

Hasil pencermatan dinamika perpolitikan beberapa bulan terakhir, mereka prihatin atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

Baca Juga

Bicara Soal Deflasi dan inflasi, Jokowi: Dua-duanya Memang Harus Dikendalikan

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan sivitas akademika UGM, Koentjoro, dikutip, Rabu (31/1/2024).

Universitas Islam Indonesia (UII)

Rektor UII Yogyakarta, Prof Fathul Wahid menyatakan, soal sikap mereka atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024, karena adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Pansel Capim dan Cadewas KPK Serahkan 10 Nama Hasil Seleksi ke Presiden Jokowi

Selain itu, Presiden Jokowi juga dinilai telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman, diberhentikan," kata dia dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan di Auditorium Prof KH Kahar Muzakir Kampus UII Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

Fathul Wahid menegaskan, gejala itu diperjelas saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. 

Baca Juga

Jokowi Minta Sejumlah Daerah Sekitar IKN Persiapkan Diri Jadi Pusat Suplai Kebutuhan Pangan

Universitas Indonesia (UI)

Puluhan Guru Besar dan alumni UI menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

"Kami, sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga

Jokowi Ungkap Faktor Belum Maksimalnya Penggunaan 24 Ribu MW Potensi Besar Energi Geotermal

Harkristuti menjelaskan, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan.

"Dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," jelas dia.

Universitas Padjadjaran (Unpad)

Sivitas akademika Unpad melayangkan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Petisi seruan itu berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, sivitas akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

"Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten," kata dia.

Jokowi dan para elite politik, pinta Ganjar, harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.

"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," tegas dia.

Daftar kampus dan lembaga yang menyuarakan kritik terkait nasib demokrasi di era Presiden Jokowi:

1. UGM, 31 Januari 2024
2. UII, 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate, 1 Februari 2024
4. Unand, 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2024
6. UNHAS, 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat, 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya, 2 Februari 2024
9. UI, 2 Februari 2024
10. UMY, 3 Februari 2024
11. UAD, 5 Februari 2024 
12. Universitas Sanata Dharma, 12 Februari 2024
13.  APMD, 6 Februari 2024
14. Unpad, 3 Februari 2024
15. Universitas Muhammadiyah Babel, 2 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatulah, 5 Februari 2024
17. Universitas Pendidikan Indonesia, 5 Februari 2024
18. UNAIR, 5 Februari 2024
19. LP3ES, 3 Februari 2024
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia
21. UMS, 5 Februari 2024
22. Universitas Janabadra Yogyakarta, 5 Februari 2024
23. Universitas Brawijaya, 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia
25. STF Driyarkara, 5 Februari 2024
26. Universitas Islam Malang, 3 Februari 2024
27. ⁠IPB University, 3 Februari 2024
28. Universitas Trunojoyo Madura, 7 Februari 2024
29. Universitas Sriwijaya, 4 Februari 2024

Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Daftar Kampus Kritik Jokowi, Serukan Keprihatinan soal Penyimpangan Demokrasi ",

Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/daftar-kampus-kritik-jokowi-serukan-keprihatinan-soal-penyimpangan-demokrasi/3.

 

Editor : Sidratul Muntaha