Hasil SPI 2023, KPK Sebut Kesadaran Penyelenggara Negara Cegah Korupsi masih Rendah

JAKARTA, iNewspalembang.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Indonesia masih rentan korupsi dan kesadaran penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi masih rendah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, bahwa indikasi sesuatu bisa disebut berintegritas dan antikorupsi, kalau setiap sistem di dalamnya sudah berkepastian, semua prosesnya sama, orang bisa memastikan prosedurnya.

Baca Juga

Febri Diansyah Bakal Dipanggil Jaksa KPK Terkait Sidang eks Mentan SYL

“Sehingga dalam pelayanan publik misalnya, masyarakat tidak perlu melakukan suap. Logikanya, kalau sudah transparan untuk apa pakai calo,” ujar Nurul Ghufron dalam Forum Sosialisasi SPI 2023 dengan tema ‘Mengawal SPI Demi Negeri’, di Jakarta, Selasa (25/07/2023).

KPK sendiri, ungkap Ghufron, kembali melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 untuk memetakan risiko dan praktik korupsi di seluruh lembaga publik, meliputi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (k/l/pemda). Survei ini dimulai sejak 17 Juli dan akan berakhir hingga 31 Oktober 2023.

“Nilai SPI tahun 2022 adalah 71,9 poin atau di bawah target yang sebesar 72 poin. Hasil ini menunjukkan Indonesia rentan korupsi dan kesadaran penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi masih rendah,” ungkap dia.

Baca Juga

Ternyata Pungli di Rutan KPK Sudah Terjadi dari Delapan Tahun Lalu, Sejak 2016

Ghufron menjelaskan, bahwa SPI harus terus dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi serta demi menjaga integritas kebangsaan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Makanya, sambung dia, KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam SPI 2023 dengan menuangkan pengalamannya serta melaporkan praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam hal pelayanan publik.

“Kami tidak berharap K/L/pemda melakukan survei dengan mengumpulkan pegawainya untuk mengisi SPI supaya mendapat nilai yang bagus. Ajak masyarakat untuk memberikan penilaian supaya hasilnya lebih objektif,” jelas dia.

Baca Juga

Respons Dewas KPK saat Firli Bahuri Minta Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Ditunda

Sementara, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menerangkan, SPI 2023 ini pihaknya menargetkan 400 ribu responden yang terbagi dalam tiga sasaran yaitu, pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan termasuk auditor, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lain-lain.

“Kami minta agar SPI diisi dengan jujur. Bila mendapat link untuk pengisian, tolong diisi dengan sebenar-benarnya. Kalau SPI jelek, sedikit responden, dan diisi dengan tidak jujur, kita akan susah menilainya,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha