WALHI Sumsel Sebut Adipura ke-13 Kota Palembang Abaikan Fakta Hukum dan Lingkungan Hidup

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumsel menilai Anugerah Adipura kategori kota Metropolitan yang diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk Kota Palembang, dinilai mencederai warga Palembang.

Menurut Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Yuliusman SH, tindakan KLHK ini jelas-jelas ceroboh dan tidak sesuai dengan fakta lapangan kota Palembang. Karena, sambung dia, ada fakta dan putusan pengadilan yang mestinya menjadi perhatian bagi KLHK yaitu, Putusan Gugatan Tindakan Faktual WALHI terhadap Walikota Palembang No. 10/G/TF/2022/PTUN PLG PTUN Palembang 20 Juli 2022.

Baca Juga

Elemen WALHI dan Rakyat Serukan Prinsip Pilah Pilih Pulih pada Pemilu 2024

“Dalam putusan gugatan itu majelis hakim telah mengadili dalam pokok perkara mengabulkan gugatan WALHI Sumsel dan warga untuk seluruhnya,” ujar dia, Rabu (1/3/2023).

Kemudian, ungkap Yuliusman, tindakan Wali Kota Palembang tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Perda Kota Palembang No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023.

“Berupa tidak menyediakan ruang terbuka hijau, tidak mengembalikan fungsi rawa konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap kelurahan. Serta kurangnya penanganan sampah, hingga terjadinya banjir di Palembang pada 25 - 26 Desember 2021 lalu,” ungkap dia.

Baca Juga

Data Luas Lahan Terbakar Sepanjang 2023 Milik Pemprov Sumsel Lebih Kecil dari Data KMSAASS

Tak hanya itu, Yuliusman menjelaskan, Wali Kota Palembang juga tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana, berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021.

Berikutnya, kata Yuliusman, PTUN Palembang juga mewajibkan kepada tergugat dalam hal ini Wali Kota Palembang, untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari luas wilayah Kota Palembang. Serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 hektare di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir.

“Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 PTUN Palembang telah mengeluarkan Salinan penetapan eksekusi No.10/PEN-EKS/TF/2022/PTUN.PLG dan tergugat (Wali Kota Palembang) tidak melaksanakan putusan pengadilan,” kata dia.

Baca Juga

Ungkap Penyebab Karhutla dan Polusi Asap di Sumsel, Walhi Tuntut Pemerintah Lakukan Hal Ini

Yulius melanjutkan, dengan tidak dijalankannya putusan ini menunjukan bahwa tergugat tidak menghormati putusan pengadilan dan menghindar dari tanggung jawab.

“Oleh karena itu maka kami mendesak KLHK untuk mencabut Piala Anugerah Adipura kategori kota Metropolitan ke-13 kota Palembang karena kota Palembang saat ini darurat bencana ekologis yaitu banjir,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha