Puluhan Tenaga Pendidik dan ASN Kalimantan Utara Ikuti Diklat dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

TARAKAN, iNews.id – Puluhan peserta yang terdiri atas Tenaga Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Pemprov Kalimantan Utara, mengikuti Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi di Tarakan, Kalimantan Utara, dari 26 November-3 Desember 2021.

Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Baca Juga

Dampak Nurul Ghufron, Dewas Minta Calon Pimpinan KPK yang Miliki Cacat Etik Tak Diloloskan

Dikatakan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi, jika tenaga pendidik punya potensi dan bisa menjadi jembatan dalam pencegahan korupsi. Oleh sebab itulah, Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kali ini diikuti tenaga pendidikan baik itu guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah sebagai penyulu antikorupsi.

“Kami menilai tenaga pendidik ini bisa mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang lebih efisien dan efektif,” jelas Dian.

Dalam pelaksanannya, Diklat calon penyuluh antikorupsi yang diadakan di Tarakan, Kalimantan Utara ini berlangsung sejak 26 November 2021 dan diikuti oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekoah tingkat SMA/SMK sebanyak 30 orang. Sedangkan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi berlangsung pada 1-3 Desember 2021 dan diikuti oleh 6 orang dari ASN Inspektorat Provinsi, BPSDM, dan Disdikbud Provinsi.

Baca Juga

Terkait Dugaan Pemakaian Jet Pribadi, KPK Sebut Punya Wewenang Periksa Kaesang Pangareb

Kegiatan Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 47 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui Diklat ini, KPK berharap para peserta dapat meningkatkan kompetensi teknis yang terdiri atas kapasitas pengetahuan dan keterampilan antikorupsi sehingga bisa menjadi modal awal dalam implementasi pendidikan antikorupsi, khususnya dapat menjadi bekal untuk mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi pada proses selanjutnya.

Untuk memastikan seluruh elemen bangsa memiliki kompetensi untuk melakukan pendidikan antikorupsi secara efektif, KPK telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi KPK (LSP KPK) sektor Antikorupsi pada tahun 2017 yang telah dilisensi oleh BNSP, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi.

Baca Juga

Begini Respons Polda Metro Jaya Terkait Pengakuan SYL Serahkan Uang Rp1,3 M ke Firli Bahuri

Sejak tahun 2017, LSP KPK telah menyelenggarakan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi bagi seluruh pemangku kepentingan antikorupsi sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi agar dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi.

Sampai dengan November 2021, ada sekitar 2002 orang yang sudah tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi dari berbagai lintas profesi, organisasi, dan daerah, yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan program, saat ini sudah terbentuk 40 Forum Penyuluh Antikorupsi di seluruh Indonesia.

Untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri saat ini telah terbentuk forum penyuluh antikorupsi yang bernama IPAK Borneo.

Baca Juga

Maksimalkan Asset Recovery, Uang Sebesar Rp59,2 M dari Dodi Reza Alex Diserahkan KPK ke Kas Negara

Pasca Sertifikasi, sudah banyak peserta yang dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi bergerak melakukan kegiatan penyuluh antikorupsi di lingkungan/organisasi/tempat kerjanya masing-masing, baik online maupun offline.

Untuk bergabung dengan barisan penyuluh antikorupsi, KPK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi seorang penyuluh antikorupsi melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Jalur Pengalaman (Rekognisi Masa Lampau-RPL).

Editor : M. Rizal Effendi