Menghindari Mens Rea, Ini Cerita Sri Mulyani Soal Kebijakan Penganggaran Kala Pandemi

JAKARTA, iNewspalembang.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuntut instansi pemerintah untuk mampu membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab.

Sekaligus, sambung dia, bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Hal ini terkait perjalanan Republik Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab.

Baca Juga

Penerimaan Negara dari Pajak Sentuh 64 Persen Target APBN, Capai Rp1,1 Triliun

“Kita berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP, namun yang sama dan sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat, instrumen keuangan negara di pusat dan daerah di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” kata dia, saat memberi pidato kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Kamis (22/09/2022).

Tahun ini, ungkap Sri Mulyani, ada peningkatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Untuk tingkat daerah ada 500 daerah memperoleh WTP atau mencapai 92,25 persen, naik dari tahun sebelumnya yang 89,7 persen. Sementara di tingkat pusat sebanyak 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) mendapatkan WTP.

Dalam situasi pandemi kemarin, sambung dia, ada banyak perubahan yang harus dilakukan dalam penganggaran. Perkembangan situasi pandemi menuntut pemerintah mengubah anggaran secara cepat, karena APBN dan APBD adalah instrumen countercyclical dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga

Nah Lho! Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani Tiba-tiba Sambangi KKP Pratama Surakarta

“Kebijakan penganggaran yang responsif terhadap situasi namun tetap akuntabel adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Untuk menjamin penggunaan anggaran yang akuntabel dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, pemerintah juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga BPK,” ungkap dia.

Sri Mulyani menegaskan, hampir semua titik-titik pengambilan keputusan, pemerintah mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri, sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik.

“Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat-sangat pelik, di mana kita harus mengubah alokasi anggaran, mengubah kriteria, mengubah aturan, paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk,” tegas dia.

Baca Juga

Suku Bunga Naik Ekstrem, Resesi Ekonomi Dunia terjadi Tahun Depan

Tak lupa, Menkeu meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus menggunakan APBN dan APBD secara terus bertanggung jawab dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan global.

“Intinya adalah kita tidak boleh terlena dan berpuas diri meskipun luar biasa prestasi Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang tadi 15 kali, ada yang lebih dari 10 kali WTP, namun itu tidak boleh menjadi alasan kita terlena dan berpuas diri. Karena tantangan hari ini dan ke depan akan sangat-sangat rumit, dari sisi keuangan negara dan keuangan daerah jelas itu akan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha