Terima LHP LKPP Tahun 2023, Jokowi Klaim Ekonomi dan Politik Indonesia Tetap Stabil

JAKARTA, iNewspalembang.id - Ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga.

Klaim tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Baca Juga

Momen Jamuan Makan Siang Terakhir dari Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara

“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit,” ujar dia.

Hal itu semua, kata Jokowi, merupakan modal dasar dalam membangun negara ini. Karena, di tengah tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Seperti pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan.

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” kata dia.

Baca Juga

Bicara Soal Deflasi dan inflasi, Jokowi: Dua-duanya Memang Harus Dikendalikan

Terkait, LHP LKPP ini, Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.

Pemerintah, sambung dia, sudah sering menyampaikan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa

“Jadi sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik,” kata dia.

Baca Juga

Pansel Capim dan Cadewas KPK Serahkan 10 Nama Hasil Seleksi ke Presiden Jokowi

Kemudian, Jokowi mengungkapkan, pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan dan diharapkan dukungan BPK, serta seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.

“Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha