Berikutnya kedua, jelas Abdul, memperkuat data inklusif, jangkauan informasi dan kepemimpinan komunitas. Kolaborasi melalui pelaksanaan penilaian cepat yang mempertimbangkan gender, usia, disabilitas, lokasi, dan penghidupan akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak selalu terlihat dalam data agregat. Informasi risiko dan layanan juga perlu disampaikan melalui saluran serta format yang dapat dijangkau oleh beragam kelompok masyarakat.
"Kelompok perempuan, kader kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat adat, dan organisasi lokal turut dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, penyampaian informasi, dan pemantauan bantuan. Perempuan dan kelompok masyarakat bukan hanya penerima dukungan, tetapi diperkuat perannya untuk memimpin dan menjadi sumber solusi," jelas dia.
Kemudian ketiga, menjaga keberlanjutan penghidupan, pengasuhan, dan pembelajaran. Kabut asap dapat mengganggu pekerjaan, kegiatan belajar, dan pengasuhan, sekaligus menambah pengeluaran kesehatan rumah tangga. Berdasarkan asesmen setempat, dukungan dapat berupa perlindungan sosial jangka pendek, bantuan tunai atau bantuan fleksibel, pengaturan kerja yang adaptif, serta dukungan bagi keberlanjutan pembelajaran dan pengasuhan.
"Perhatian khusus perlu diberi kepada perempuan kepala keluarga, pekerja berpenghasilan harian, keluarga dengan anggota yang sakit, dan rumah tangga dengan tanggung jawab pengasuhan tinggi. Bentuk dukungan perlu dirancang bersama masyarakat setempat dan diselaraskan dengan program pemerintah agar tidak menciptakan mekanisme duplikasi," tandas dia.
CARE Indonesia, tambah Abdul, meyakini keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang dapat dikendalikan, tetapi juga dari sejauh mana warga tetap terlindungi, dapat mengakses layanan, mempertahankan penghidupan, dan memiliki kemampuan untuk pulih.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
