PALEMBANG, iNewspalembang.id – Bencana banjir bandang dan longsor yang menerpa Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), yang disebut akibat cuaca ekstrem secara beruntun pada Senin (24/11/2025) dan Selasa (25/11/2025), menjadi alarm bagi Sumatera Selatan (Sumsel).
Hal tersebut diutarakan Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, DD Shineba, SH, MH, bahwa peristiwa yang terjadi di provinsi tetangga Sumsel ini adalah alarm keras. Karena, Sumsel memiliki topografi serupa (Bukit Barisan) dan aktivitas tambang yang masif di hulu.
“Saya mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan audit lingkungan total di kawasan hulu dan area pertambangan, jangan kompromi soal tata ruang,” ujar dia.
“Pastikan Early Warning System berfungsi hingga ke desa-desa. Jangan tunggu korban jatuh baru kita sibuk saling menyalahkan. Keselamatan warga harus di atas investasi," imbuh dia.
Tak lupa, Shineba menyampaikan duka mendalam bagi para korban terdampak bencana baik yang ada di Aceh, Sumut dan Sumbar. Meski begitu, semua pihak harus jujur mengakui, bahwa ini bukan semata musibah alam, melainkan bencana ekologis.
Memang, sambung Shineba, bahwa curah hujan ekstrem merupakan pemicu, tapi kerusakan daerah tangkapan air di hulu, akibat alih fungsi lahan dan aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol.
Ini adalah faktor yang membuat dampaknya menjadi fatal. Alam sudah kehilangan kemampuan menyerap air karena kita terlalu agresif mengeksploitasinya.
“Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar mengajarkan kita satu hal, jika kita tidak segera membenahi kerusakan di hulu dan menghentikan eksploitasi lahan yang ugal-ugalan, kita hanya sedang menunggu giliran untuk menuai bencana serupa di Sumatera Selatan,” tegas dia.
Lebih jauh Shineba menerangkan, bahwa Sumsel merupakan wilayah 'kepulauan sungai' dengan hulu yang kini padat aktivitas tambang, perkebunan dan kegiatan ekstraktif lainnya.
“Saya mendesak pemerintah dan korporasi untuk segera mengecek ulang kekuatan tanggul-tanggul penampungan air (settling ponds) di area pertambangan dan Perkebunan,” terang dia.
Jangan sampai, jelas Shineba, curah hujan ekstrem membuat tanggul ini jebol dan mengirim 'tsunami kecil' bercampur lumpur ke desa-desa di bawahnya.
Berikutnya, sebagai upaya mitigasi, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten mesti sudah siap siaga pastikan jalur logistik vital dan rawan bencana bebas dari potensi longsor.
“Kita tidak punya kemewahan waktu, mitigasi harus dilakukan hari ini, bukan saat air sudah masuk ke rumah warga,” jelas dia.
Sementara terpisah, Direktur WALHI Sumsel, Yuliusman SH, MH meneruskan, bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar merupakan bencana ekologis, akibat rusaknya sumberdaya alam dari praktek pembangunan yang eksploitatif.
“Hal serupa juga sering terjadi di Sumsel seperti banjir di Musi Rawas, Muratara, muara Enim, lahat, muba, Pagaralam, Banyuasin, OKU dan kota Palembang,” kata dia.
WALHI Sumsel, ungkap Yulius, ikut berduka atas bencana yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan antisipatif dari pemerintah terhadap wilayah yg rawan banjir dan longsor.
“Selain itu, harus dilakukan aksi siaga di wilayah rawan tersebut untuk meminimalisir terjadinya korban. Potret meluasnya banjir yang terjadi di pulau Sumatera menuntut kita untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan penambangan batubara, pembukaan gambut dan segera merehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang ada di Sumsel,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
