MARTAPURA, iNewspalembang.id - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dirancang pemerintah untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya, saat sosialisasi program MBG bersama Staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Alwin Supriyadi, didampingi Anggota DPRD Kab OKU Timur Rudi Hartono, dan Kepala Desa Karya Makmur Triyono, di Desa Karya Makmur, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, Minggu (3/8/2025).
"Sosialisasi program MBG ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat. Karena kita mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan makanan bergizi, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Ini wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang aksesnya terkadang terbatas," ujar dia.
Irma mengatakan, bahwa program MBG akan memberi manfaat untuk 60 ribu siswa di OKU Timur. Karena, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Program MBG ini, sambung dia, bukan sekadar soal makanan, tetapi sebuah investasi masa depan karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa esok hari.
“Kami menyadari, keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat lokal. Kami mengapresiasi dukungan dan kerjasama para tokoh masyarakat Kabupaten OKU Timur yang selama ini menjadi ujung tombak memberi edukasi dan contoh kepada warga,” kata dia.
Irma menilai, bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah momentum untuk dijadikan langkah awal membangun budaya hidup sehat dan bergizi, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga ke seluruh lingkungan masyarakat.
“Kedepannya saya akan dorong para investor untuk membangun dapur sehat di Kecamatan Madang Suku III guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ungkap dia.
Irma juga menegaskan kepada kepala desa (kades) setempat apabila terdapat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk dapat memprioritaskan masyarakat lokal, dan tidak merekrut dari luar daerah.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
