JAKARTA, iNewspalembang.id – Indonesia memiliki potensi besar energi geotermal yang mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), yang belum dimaksimalkan.
Hal tersebut diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (18/09/2024).
“Tadi disampaikan Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saya heran, saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru terbarukan), dan potensinya ada, 24 ribu megawatt, sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat,” ujar dia.
Sesuai keterangan dari Menteri ESDM, kata Jokowi, hal tersebut disebabkan karena proses perizinan konstruksinya membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun.
“Ini yang mesti paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24 ribu megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen, itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” kata dia.
Jokowi mengungkapkan, sebagai pemilik potensi besar geotermal sebesar 40 persen dari potensi dunia, Indonesia memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Terlebih, saat ini baru 11 persen panas bumi yang termanfaatkan dari potensi yang ada.
“Indonesia berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, serta melakukan transisi ke energi hijau,” ungkap dia.
“Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ,” imbuh dia.
Kemudian, Jokowi menjelaskan, pentingnya akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat dan menyatakan perlunya pemanfaatan teknologi yang lebih terbuka untuk meningkatkan efisiensi dan hasil.
Karena dalam satu dekade ini, mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi hanya Pertamina, PLN, kemudian Kementerian Keuangan, plus ada swasta satu atau dua setahu saya.
“Tadi tambah, sudah tambah lima, saya kira sangat baik, sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
