Soal Polusi di Wilayah Budaya, Jokowi: Posisi Presiden Tak Senyaman yang Dipersepsikan!

Sidra
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, memasuki Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, iNewspalembang.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Banyak tanggung jawab besar yang harus diemban dan berbagai permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

“Adanya media sosial sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial,” ujar Presiden Jokowi, pada pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

Jokowi menyayangkan, mulai hilangnya budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa di tanah air. Terlebih, saat ini kebebasan dan demokrasi justru digunakan masyarakat untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.

“Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar,” ungkap dia.

Terkait hal itu Jokowi menekankan, pentingnya seorang pemimpin itu memiliki kepercayaan publik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Karena, tantangan di masa mendatang tidak mudah sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.

“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” jelas dia.

Tak lupa, Jokowi berharap, seluruh pihak dapat bersatu menjaga moralitas ruang publik dan mentalitas masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia dapat tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

“Perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” tandas dia.

 

 

Editor : Sidratul Muntaha

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network