Respons Gapasdap soal Gubernur Jatim Minta Tambah Kapal di Ketapang-Gilimanuk ke Kemenhub

JAKARTA, iNewspalembang.id – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai Permintaan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk dinilai belum tepat.

Diketahui, bahwa Gubernur Khofifah meminta hal itu menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub, yang telah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Baca Juga

Terkait Macet di Pelabuhan Ketapang, Anggota DPR RI Desak 15 Kapal LCT segera Dioperasikan

Karena dampak dari penghentian selama lima hari itu, menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer. Kondisi itu memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Saat ini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Menurut Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

Karena, sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, itu hanya menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga).

“Artinya, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrian panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga," ujar dia.

Rahmatika menyarankan, agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menanggur sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal, bila 3 pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi.

“Ngapain tambah kapal, ekonomi kita masih sulit. Dengan penambahan dermaga itu sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus antisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya,” kata alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu.

Rahmatika yang juga pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu mengungkapkan, seharusnya Dinas Perhubungan Jawa Timur tidak perlu panik dan harus mengamati kondisi lapangan yang saat ini kapal-kapal di LCT sudah dioperasikan semuanya.

“Bahkan sudah bisa mengantisipasi kemacetan panjang sehingga antrian sampai pada hari Minggu malam sudah 0 meter. Silakan Kepala Dinas lihat di lapangan langsung, jangan hanya berdasarkan laporan di media sosial. Bisa hoax,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha