Ini Dasar Kejati Sumsel Hanya Tahan Dua Tersangka Hasil OTT di Kantor Camat Pagar Gunung Lahat

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan dua tersangka, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Kamis (24/7/2025) Kemarin.

Seperti diketahui, dari OTT tersebut Tim Pidsus Kejati Sumsel membawa Camat Pagar Gunung, Ketua Forum Kepala Desa (Kades) dan 20 Kades di wilayah Kecamatan Pagar Gunung.

Baca Juga

Daftar 20 Kades di Kabupaten Lahat yang Terjaring OTT Kejati Sumsel di Kantor Camat Pagar Gunung

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH menyatakan, terkait perkembangan OTT di Kantor Camat Pagar Gunung tersebut dan penyidikan pemeriksaan sebagai saksi terhadap beberapa orang yang telah diamankan, maka pihaknya menetapkan dua orang sebagai tersangka.

” Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan dua tersangka dengan inisial N, Ketua Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung dan Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung, JS.

”Selanjutnya kedua tersangka itu dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang dari tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025,” ujar dia, seraya menambahkan, telah memeriksa 20 orang saksi.

Penetapan tersangka terhadap N dan JS tersebut, kata Vanny, karena ditemukan fakta bahwa perbuatan kedua tersangka tidak hanya dilakukan pada tahun 2025, namun dilakukan pada tahun–tahun sebelumnya.

”Saat ini tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kejaksaan saat ini melalui jalur Intelijen dan Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) akan mendampingi seluruh kadessa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga tercipta tata kelola yang anti korupsi,” kata dia.

Dalam penanganan perkara ini, ungkap Vanny, bukan hanya masalah nilai kerugiannya yang kecil yaitu sebesar Rp65.000.000, tetapi yang lebih penting perbuatan mereka menyebabkan ADD yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud.

Baca Juga

Kejati Sumsel Tahan Tersangka Obstruction of Justice Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Muba

Terkait modus operandi, sambung dia, bahwa Ketua Forum Kades dan Bendahara Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung dengan alasan untuk biaya forum, seperti kegiatan sosial dan silahturahmi dengan instansi pemerintah.

”Maka kedua tersangka meminta agar para kades untuk iuran masing-masing dalam periode satu tahun sebesar Rp7.000.000 dan untuk tahap awal para kades telah menyerahkan uang tersebut masing-masing sebesar Rp3.500.000 kepada Bendahara Forum Kades dan dana yang diambil tersebut bersumber dari ADD yang termasuk keuangan negara,” tandas dia.

Perbuatan dua tersangka ini melanggar, Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau, kedua: Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Atau, Ketiga : Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Baca Juga

Dua Kantor Perusahaan Ini Digeledah Kejati Sumsel Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp1,3 Triliun

Editor : Sidratul Muntaha