Ungkap Penyebab Karhutla dan Polusi Asap di Sumsel, Walhi Tuntut Pemerintah Lakukan Hal Ini

PALEMBANG, iNewspalembang.id - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumsel menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah peristiwa yang bisa diprediksi oleh pemerintah pusat dan daerah terlebih stakeholder kunci yaitu pemegang izin yang berbasis lahan. 

Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Yuliusman, SH menyatakan, karena 3,3 juta hektare (Ha) luas daratan di Sumsel, bentangan bentang alamnya telah dikupas dan dirusak oleh korporasi yang rakus lahan. 

Baca Juga

Tiga Korporasi Digugat 12 Warga Sumsel, Tuntut Strict Liability Dampak Asap Karhutla

"Mari kita hitung dengan angka matematis, dimana 8,6 juta ha luas Sumatera Selatan telah dikuasai oleh perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) seluas 1,4 juta ha, 1, 2 juta ha dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit, lebih dari 700 ribu ha dikuasai oleh usaha pertambangan," ujar dia, Rabu (4/10/2023).

Inilah, ungkap Yuliusman, yang menjadi penyebab utama karhutla di Sumsel dan terbukti izin-izin perusahaan itu juga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang. 

Jad, tidaklah heran, sambung dia, bila memasuki fase musim kemarau seperti El Nino 2023 ini bencana ekologis karhutla dan asap dipastikan terjadi di Sumsel. 

Baca Juga

Polda Sumsel Siapkan Personel Pilihan Antisipasi Gejolak Pilkada Serentak 2024 dan Karhutla

"Hutan dibabat, gambut dikeringkan secara paksa melalui kanalisasi untuk kepentingan perusahaan HTI, Sawit dan pertambangan. Lalu yang terjadi bencana akut yang berulang dan selalu mendapatkan prestasi bernama lumbung asap. Akibatnya masyarakat Sumsel mendapat suguhan bencana yang dapat merenggut kematian karena terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," ungkap dia. 

Kemudian, dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang bulan Agustus hingga September 2023, kasus ISPA di Sumsel telah mencapai 5.033 jiwa  dengan kondisi udara sudah berada pada level berbahaya. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi peningkatan kasus dan dampak buruk lainnya yang berimbas pada kemandekan aktivitas masyarakat.

"Dalam catatan WALHI Sumatera selatan sepanjang bulan September tercatat ada 29.858 titik hotspot dan parahnya 2.514 titik hotspot berada di lahan gambut. Sebanyak 2.733 titik hotspot berada di konsesi HTI dan perkebunan kelapa sawit," jelas dia.

Baca Juga

Data Luas Lahan Terbakar Sepanjang 2023 Milik Pemprov Sumsel Lebih Kecil dari Data KMSAASS

Berkaca dari situasi genting ini, tega Yuliusman, WALHI Sumsel mendesak pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah dan DPRD Provinsi untuk melakukan tindakan cepat, tepat dan terukur untuk jangka pendek dalam menangani persoalan karhutla dan kabut asap di Sumatera Selatan. 

"Kami mendesak DPRD Provinsi dan Pemprov Sumsel harus secara totalitas terlibat langsung dan mengawasi kerja penanggulangan dan pemadaman kebakaran di lapangan," tegas dia.

"Pemerintah pusat dan daerah untuk menekan pemegang izin, baik izin perkebunan dan izin kehutanan bertanggung jawab penuh dalam penanggulan kebakaran. Tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada lingkup areal izin tetapi bertanggung jawab secara keseluruhan atas terjadinya karhuta di Sumsel," imbuh dia.

Baca Juga

Ini Jawaban Menteri LHK Siti Nurbaya Soal Perusahaan di Sumsel yang Langgar Aturan Karhutla

berikutnya, terang Yuliusman, DPRD Provinsi harus segera memastikan pemerintah untuk maksimal melakukan rekayasa hujan buatan di setiap daerah Kabupaten Kota yang kondisi udaranya berada pada level berbahaya.

"Pemerintah Provinsi dan daerah harus bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan Kesehatan warga Masyarakat Sumatera Selatan yang terpapar ISPA secara total," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha