KPK Sebut Ada Sekitar 600 Politisi Terjerat Kasus Korupsi hingga Januari 2022

JAKARTA, iNewspalembang.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan data hingga Januari 2022 lalu, ada sekitar 600 politisi, diantara anggota DPR hingga gubernur yang terjerat kasus korupsi.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amir Arief mengatakan, KPK berharap ada pembenahan di sektor politik karena rawan terjadi celah pidana korupsi.

Baca Juga

Febri Diansyah Bakal Dipanggil Jaksa KPK Terkait Sidang eks Mentan SYL

"Kita bisa melihat statistik penindakan yang dilakukan KPK hingga Januari 2022, begitu banyak politisi yang terjerat tindak pidana korupsi. Kalau ditotal ada sekitar 600 politisi dari anggota DPR dan DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Hal itu yang harus kita benahi bersama," kata Amir, pada acara Kick Off Road to Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 Minggu (11/9/2022).

Pembenahan sektor politik dari celah korupsi, ungkap Amir, bisa berjalan optimal bila melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sukadiono, yang hadir pada acara tersebut menyambut positif. Karena, selaku akademisi, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tentu sangat senang ketika dilibatkan oleh KPK.

Baca Juga

Ternyata Pungli di Rutan KPK Sudah Terjadi dari Delapan Tahun Lalu, Sejak 2016

“Terlebih untuk menjadi bagian dalam mencegah terjadinya korupsi di berbagai bidang yang terlihat di masyarakat, termasuk sektor politik," imbuh Sukadiono.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron menerangkan, pihaknya berharap kegiatan ini dapat mendorong perguruan tinggi melakukan penemuan serta pengetahuan baru dalam pemberantasan korupsi. Sehingga berbagai potensi korupsi dapat dicegah dan ditangani melalui penemuan pengetahuan baru.

"Ada sumbangsih perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu pemberantasan korupsi. Kami berharap agar perguruan tinggi menjadi percontohan tata kelola keuangan dan governance yang baik. Sehingga dapat dipercaya oleh publik," tandas dia.

Baca Juga

Respons Dewas KPK saat Firli Bahuri Minta Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Ditunda

Editor : Sidratul Muntaha