JAKARTA, iNewspalembang.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik, diminta untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.
Hal tersebut ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (07/09/2022).
“PANRB. RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi,” tegas Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya usai pelantikan.
Pemilihan Azwar Anas sebagai Menteri PANRB, ungkap Presiden Jokowi, salah satunya didasari rekam jejak yang baik dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu menjadi kepala daerah.
Saat menjabat Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, Azwar Anas melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya.
“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, di urusan KTP, urusan perizinan yang bisa dilakukan di pasar, di mal, saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” ungkap Presiden.
Sementara, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menuturkan, akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.
“Termasuk target prioritas, misalnya bagaimana birokrasi terlibat sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” tutur dia.
Azwar Anas menerangkan, secara khusus akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Beliau sudah menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan, misalnya ada Rp502 triliun di 16 K/L. Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” terang dia.
“Perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci. Termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini, termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha