JAKARTA, iNewsPalembang.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi, untuk bergerak memimpin upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Kristomei Sianturi menyatakan, bahwa arahan dari Presiden Prabowo tersebut untuk turun langsung ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
"Setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden, saya mendapat informasi untuk bergerak ke Palembang. Ini menjadi kegiatan awal setelah saya dilantik kemarin. Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak," ujar dia sebelum bertolak ke Palembang, Sumsel, Minggu (18/10/2026).
Kristomei Sianturi bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani dan sejumlah pejabat BNPB. Tim tersebut akan melihat dan mengevaluasi kondisi terkini karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah dapat segera dipenuhi.
Kristomei mengatakan, langkah itu tidak hanya ditujukan untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan daerah agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kami ingin memastikan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Kami juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan daerah dari pusat, sekaligus memastikan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata dia.
"Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” imbuh dia.
Sejumlah agenda Kristomei Sianturi di Palembang diantaranya, memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri dan BPBD setempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Rapat koordinasi itu berfokus pada evaluasi pemantauan titik panas, efektivitas operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan OMC, serta penguatan komando lintas sektor pada wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
