JAKARTA, iNewsPalembang.id - Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada siswa mendapat respons dari DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menyatakan, pihaknya segera meminta kejelasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR.
“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar dia, Sabtu (30/5/2026).
Lalu Hadrian menilai, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting dalam menghadapi tantangan global. Hanya saja, kebijakan pendidikan tidak boleh disusun secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” kata dia.
Komisi X DPR, mengingatkan agar kebijakan itu tidak dipersepsikan publik hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional semata.
"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ungkap dia.
Berkaca akan itu, maka Komisi X DPR akan memastikan lebih dahulu posisi kebijakan tersebut dalam agenda pendidikan nasional. Bila kesiapan implementasi belum menyeluruh, maka penerapan pengajaran Bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap.
“Bila kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sek0olah tertentu,” tandas dia.
Untuk diketahui, bahwa instruksi belajar bahasa Prancis di sekolah diutarakan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat pertemuan di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
