PALEMBANG, iNewspalembang.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel ditekankan untuk bertanggung jawab besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel, Herman Deru, seusai mengukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, dr Arios Saplis, di Griya Agung Palembang, Selasa (5/8/2025).
“Tugas BKKBN bukan hanya mengatur jumlah kelahiran, tetapi juga bertanggung jawab besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujar dia.
Berikutnya, kata Gubernur, perlu juga disoroti pentingnya memahami perbedaan tugas BKKBN dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri.
“Seringkali orang awam mengira tumpang tindih dengan Dukcapil. Padahal, tugas pokoknya berbeda. Dukcapil menangani administrasi kependudukan, sementara BKKBN fokus pada upaya kesejahteraan keluarga, dimulai dari pengaturan kelahiran,” kata dia.
Provinsi Sumsel, ungkap Herman Deru, pernah mencatat sejarah sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting tertinggi nasional pada tahun 2023.
“Saya minta agar Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel yang baru (Arios Saplis) ini juga ada legacy. Bukan hanya mempertahankan yang sudah ada, tapi juga ditingkatkan,” tegas dia.
Selain itu, jelas Herman Deru, pentingnya sinergi antara BKKBN dengan para mitra, khususnya PKK di berbagai tingkatan wilayah. Maka dari itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel yang baru ini, untuk segera melakukan langkah-langkah konkret.
Mulai menggerakan secara masif aktivasi dan penghidupan kembali posyandu, sebagai garda terdepan pelayanan kepada bayi, balita, dan lansia. Sosialisasi pentingnya program pengaturan kelahiran (KB) yang menyasar hingga wilayah terpencil dan terluar.
Lalu, meningkatkan peran penyuluh KB agar benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya sebagai simbol. Meningkatkan akurasi pengukuran gizi balita, termasuk perbaikan alat ukur di posyandu.
“Program KB dan pengentasan stunting tidak hanya berhenti pada seremoni, tapi ditindaklanjuti melalui gerakan yang nyata, seperti menghidupkan kembali program TNI Manunggal KB Kesehatan,” jelas dia.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel juga harus mampu menyusun rencana strategis bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian, terkait agar pada tahun 2026 Sumsel memiliki langkah konkret dan kolaboratif untuk menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas generasi penerus.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
