Ini Instruksi Presiden Prabowo Soal Kuota Impor dan Praktik Penyelundupan pada Sektor Bea Cukai

Sidra
Presiden Prabowo Subianto saat berbicara pada Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (iNEWSpalembang.id/Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, iNEWSpalembang.id - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menghapus kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Instruksi langsung untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan itu, disampaikan Presiden Prabowo pada sesi dialog di acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Kemarin, Menko, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar dia.

Kebijakan ini, kata Presiden, merupakan bagian upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Selain itu, juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” kata dia.

Prabowo mengungkapkan, salah satu komoditas yang terkena kebijakan kuota impor adalah daging. Jadi, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan diinsturksikan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.

“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” tegas dia.

Tak hanya tentang kuota impor, Prabowo juga memberi perhatian serius pada praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Presiden mengapresiasi berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan pemerintah akan segera bertindak jika ditemukan implementasi yang tidak sesuai.

“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network