PALEMBANG, iNewspalembang.id - Nasib dan keberlangsungan hidup KONI Sumsel masih terus terkatung-katung.
Jangankan membiayai segala persiapan atlet jelang perhelatan PON Aceh-Sumut 2024 ini, hanya untuk kebutuhan operasional seperti uang transportasi staf kantor KONI pun tiga bulan ini belum dibayar.
Hal itu diakui oleh salah satu pengurus KONI Sumsel, bahwa memang untuk staf sudah tidak ada yang berkantor lagi.
"Karena tidak ada lagi uang untuk transportasi yang didapat staf, jadi mereka tidak masuk lagi," ujar sumber yang enggan disebut namanya, Minggu (31/3/2024).
Lantas apa yang telah diperbuat Ketua KONi Sumsel, Yulian Gunhar, yang baru terpilih beberapa waktu lalu. Karena kondisi KONI Sumsel ini sudah mengarah seperti yang dialami KONI Tuban yang akhirnya setop atau tutup lantaran dana hibah tak kunjung cair.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Umum (Sekum) PASI Sumsel, Zulfaini M Ropi, justru mempertanyakan sikap, langkah dan upaya yang diperbuat pengurus KONI Sumsel untuk mengatasi masalah ini.
Karena, sambung dia, hingga saat ini belum terlihat seperti apa aksi dari pengurus KONI untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bila tidak terselesaikan, tentu berpengaruh pada persiapan Kontingan Sumsel pada PON 2024.
"Ya inilah, yang jadi korban adalah atlet dan pelatih. Ini sangat miris sekali. Kami berharap Pemprov Sumsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera mengambil alih. Dispora dan cabor (cabang olahraga) harus duduk bersama membahas masalah ini," kata dia.
Sementara terpisah, Kabid Humas KONI Sumsel, Daeng mengakui, bahwa hingga saat ini KONI Sumsel tidak memiliki anggaran. Namun, pihaknya mengklaim lagi mencari solusi terkait masalah keuangan tersebut.
"Hasil rapat dengan Dir. Perencanaan Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 19 Maret 2024 lalu, yang dihadiri Ketua DPRD Sumsel dan seluruh anggota Komisi V, Kadispora, BPKAD dan KONI Sumsel, bahwa anggaran Rp20,5 miliar tidak dapat dicairkan karena proposal yang diajukan pengurus KONI Sumsel yang lama tidak memenuhi syarat. Jadi, pencairan menunggu anggaran belanja tambahan perubahan," kata dia.
Kemudian, ungkap dia, Dir. Bina Keuangan Daerah menyarankan untuk menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah, guna mengatasi kebutuhan mendesak untuk operasional KONI Sumsel dan persiapan PON Aceh-Sumut.
"Makanya, KONI Sumsel harus segera membuat Proposal baru kategori yang termasuk dalam keadaan mendesak. Seperti biaya PON Aceh -Sumut, operasional, serta kesekretariatan seperti listrik, air, internet, honor staf, honor atlet, dan SPPD," tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
