JAKARTA, iNewspalembang.id - Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyebut, saat ini Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital.
“Ini sejarah, pertama kalinya Republik Indonesia segera menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar dia, usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/03/2024).
Hal itu, kata Azwar Anas, karena pemerintah terus melakukan percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan saai ini progresnya signifikan.
Azwar Anas mengungkapkan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Presiden Jokowi telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
“Ini langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien. Kita sedang terus bergerak sejak Perpres ini dibuat, Perpres (Nomor) 82 terkait dengan govtech, karena ternyata kita melihat hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan mereka punya govtech, punya government technology,” ungkap dia.
INA Digital yang akan dikelola Peruri ini, jelas Azwar Anas, untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
“Saat ini sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional, dan dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut,” jelas dia.
Alhamdulillah, terang dia, goverment development index Indonesia di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Pemerintah optimistis kalau nanti ini dikerjakan akan melompat lagi indeks Indonesia.
“Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian,” terang dia.
Presiden Jokowi sendiri, papar Anas, sudah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang, menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Dengan integrasi ini, sambung dia, diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
“Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan,” kata dia.
“Kalau ini selesai, Insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
