MANGGARAI BARAT, iNewspalembang.id – Kasus korupsi dana pensiun (dapen) Pelindo yang terjadi cukup lama dan terus berulang, menjadi catatan penting bagi Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick menyatakan, selama ini pihaknya terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Sejumlah tersangka yang disampaikan Kejagung mulai dari periode 2011-2016, 2008-2014, 2012-2017, dan 2005-2019, yang mana Erick belum menjabat sebagai Menteri BUMN,” ujar dia, di Cafe dan Money Changer Marina Bay, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/5/2023).
Karena kasus korupsi ini menjadi hal yang memang sudah terjadi berulang-ulang, ungkap Erick, maka menjadi perhatian untuk memastikan hak yang mendapatkan.
“Harus diproteksi dan kami di BUMN harus menjadi solusi dan solusi kepastian orang mendapatkan haknya. Solusi program bersih-bersih itu nyata," ungkap dia.
Erick menjelaskan, terus mendorong transformasi dana pensiun dapat terjadi dalam tiga tahun ke depan secara bertahap. Hal ini akan disesuaikan dengan kemampuan BUMN tersebut dalam memastikan memiliki pendanaan yang cukup.
"Saya mengingatkan seluruh rekan-rekan pimpinan di BUMN bahwa saya memegang penuh dan tidak mentoleransi ada kejadian korupsi seperti ini," tegas dia.
Atas dasar itulah, Erick menerangkan, ketika bicara dengan dapen BUMN, di mana BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik. Terbukti dividen kepada negara merupakan tertinggi sepanjang sejarah Rp80,2 triliun.
Keuntungan BUMN, sambung dia, terus melesat menjadi Rp303 triliun pada 2022 atau jauh lebih tinggi dibandingkan 2021 yang sebesar Rp124 triliun atau 2020 yang hanya Rp13 triliun.
"Saya pastikan, kondisi BUMN lebih sehat. Kalau sehat konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai ya nanti ketika mereka pensiunan hak-haknya tidak didapatkan," tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
