JAKARTA, iNewspalembang.id – Mahasiswa yang diduga melakukan suap lewat jalur mandiri di Universitas Lampung (Unila) diharapkan mendapat sanksi.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, agar ada efek jera terkait praktik suap di lingkungan pendidikan.
"Harusnya ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan cara menyuap. Kita harap sanksi itu betul-betul ditegakkan untuk memberikan efek jera pada mahasiwa yang lain di universitas yang lain juga," ujar Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2022).
Alex mengungkapkan, sejauh ini KPK baru mendapat informasi ada praktik suap penerimaan calon mahasiswa baru di Unila. Sementara kampus lain belum ada laporan yang masuk ke KPK.
"Sejauh ini informasi yang kami terima tidak ada, mudah-mudahan benar-benar enggak ada. Atau semua sama-sama senang. Kalau semua sama-sama senang, sama-sama untung kan enggak ada yang lapor. Kecuali ada pihak yang dirugikan," ungkap Alex.
KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila tahun 2022, dengan tersangka pertamanya Rektor Unila, Karomani (KRM).
Alex menjelaskan, praktik suap penerimaan calon mahasiswa baru jalur seleksi mandiri di Unila terungkap setelah adanya pihak yang dirugikan. Pihak tersebut melaporkan anaknya yang dinilai pintar dan mumpuni tidak lolos jalur seleksi mandiri.
"Kebetulan ada pihak yang dirugikan yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya jelek waktu SMA itu tidak pintar kok lolos, sementara anak saya yang lebih pintar enggak lolos. Artinya ada yang dirugikan kemudian melaporkan," jelas dia.
Selain Karomani, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain. Mulai dari Wakil Rektor (Warek) 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB) serta pihak swasta, Andi Desfiandi (AD). Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi, tersangka pemberi suap.
Karomani diduga memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga berhasil mengumpulkan total Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.
Uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuap Karomani yakni Andi Desfiandi.
Atas perbuatannya, Andi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Karomani, Heryandi, dan M Basri selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
