Pemimpin Daerah Diminta Kendalikan Inflasi, Presiden Jokowi: Nanti Saya Tanya Jangan Gelagapan!

Sidra
Presiden Jokowi membuka Rakornas TPID Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)

JAKARTA, iNewspalembang.id – Semua gubernur, bupati dan wali kota diingatkan untuk betul-betul bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Hal tersebut ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022).

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” tegas dia.

Presiden Jokowi mengungkapkan, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah, dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.

Soal mahalnya biaya transportasi yang menjadi kendala pengiriman komoditas antardaerah, Jokowiu mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.

Transportasi itu, sambung dia, mestinya ada anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ungkap dia.

Jokowi menekankan, begitu pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing.

“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegas dia.

Presiden menyebut lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.

“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan; provinsi, kabupaten, kota; gubernur, bupati, wali kota; TPID-TPID, TPIP semuanya bekerja, rampung, selesai untuk mengembalikan lagi (inflasi) ke angka di bawah 3 (persen), selesai. Wong kita barangnya juga ada kok,” tandas dia.

 

 

Editor : Sidratul Muntaha

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network