Gubernur Herman Deru Pastikan PPPK di Lingkungan Pemprov Sumsel Tak Terdampak PHK

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dijamin tak terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan, bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada PHK. Efisiensi harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata ASN kepada negara, namun tidak boleh menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.

Baca Juga

Gubernur Herman Deru Klaim Sumsel Berhasil Realisasikan 18.000 Hektare Program Cetak Sawah

“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru,” tegas dia, Senin (30/3/2026) pagi.

Herman Deru mengatakan, mungkin ada di beberapa daerah lain ada kebijakan merumahkan PPPK dengan alasan efisiensi. Namun, hal tersebut dipastikan tidak akan terjadi di Sumsel. Karena, efisiensi masih dapat dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

“Selama kita bisa melakukan efisiensi di bidang lain, tidak perlu mengambil langkah memutuskan hubungan kerja. Itu akan menambah pengangguran dan berdampak luas,” kata dia.

Baca Juga

Operasi Ketupat Musi 2026, Sarana Transportasi dan Uji Kelayakan Angkutan Lebaran 2026 Disorot

Pemprov Sumsel, ungkap Herman Deru, bukan saja menjamin keberlanjutan PPPK, namun tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan kinerja (tukin). Makanya, dia meminta seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tetap bekerja maksimal dan meningkatkan kinerja.

“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja optimal,” ungkap dia.

Herman Deru menjelaskan, efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah tetap berjalan, terutama di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur.

Baca Juga

Gubernur Herman Deru Soroti Pemanfaatan Limbah FABA dan Pengelolaan CSR PLTU Sumbagsel-1

“Efisiensi adalah bagian dari kontribusi kita kepada negara, tetapi pelaksanaannya harus cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun ekonomi masyarakat,” jelas dia.

ASN, tambah Herman Deru, merupakan panutan masyarakat yang harus mampu menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah secara konsisten.

“Dengan semangat halal bihalal, mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kinerja, dan bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di Sumatera Selatan,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha