50,4 Persen Publik dari Survei Median Tak Setuju RI Gabung di Board of Peace Bentukan Donald Trump

JAKARTA, iNewspalembang.id – Ternyata masih banyak publik yang tidak setuju bergabungnya Indonesia pada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Respons beragam dari publik atas sikap Indonesia bergabung pada BoP tersebut, muncul setelah Lembaga Survei Median mempublis hasil survei mereka Senin (23/2/2026), bahwa lebih dari separuh responden atau 50,4% menyatakan tidak setuju dengan langkah tersebut.

Baca Juga

Hadapi 12 CEO dan Presiden Perusahaan Investasi Dunia, Prabowo Tak Ingin RI Disebut Sleeping Giant

Apalagi, dalam pertemuan perdana BoP tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung terwujudnya perdamaian di Palestina melalui partisipasi aktif di forum itu.  

Hal itu ditegaskan Prabowo di hadapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan delegasi lainnya, dan menyampaikan keputusan berpartisipasi dalam BoP mencerminkan konsistensi sikap aktif Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina.

“Kami akan mewujudkan impian perdamaian di Palestina, solusi yang berkelanjutan bagi Palestina dan di Gaza,” ujar Prabowo di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) lalu.

Baca Juga

Bahlil Sebut Pemerintah Target Rampungkan 18 Proyek Hilirisasi dengan nilai Investasi Hampir Rp600 T

Sikap yang diambil Presiden Prabowo tersebut mendapatkan kritikan dari publik, seperti pada hasil survei dari Lembaga survei Median, sebanyak 50,4% responden menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam BoP. Sedangkan 34,8% menyatakan setuju, dan 14,8% belum menentukan sikap.

Lembaga Survei Median menyebut, alasan penolakan dari publik cukup beragam. Kekhawatiran akan dominasi Amerika/Israel atas Gaza menjadi faktor terbesar. Selain itu, ada pula yang keberatan terhadap besaran iuran yang harus disetorkan Indonesia setelah bergabung ke forum tersebut.

“Penolakan utama didorong oleh kekhawatiran akan dominasi Amerika/Israel sebesar 14,6 persen dan keberatan terhadap biaya iuran sebesar Rp17 triliun sebesar 9,6 persen, serta Palestina belum merdeka 6,8 persen,” tulis Lembaga Survei Median dalam keterangan resminya, Senin (23/2/2026).

Baca Juga

Respons Presiden Prabowo, saat Partai Golkar Ajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Tak hanya itu, 66,2% responden mengaku khawatir keanggotaan BoP akan melemahkan posisi Indonesia dalam membela Palestina. Bahkan 67,7% menilai BoP hanya menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.

“Sebanyak 40,8 persen responden berpendapat keanggotaan harus dipertimbangkan kembali dan 36,1 persen meminta langsung keluar jika terbukti tidak menguntungkan Palestina,” tulis Median.

Kendati demikian, tidak serta merta survei tersebut berarti seluruh publik menolak. Ada sebanyak 34,8% responden menyatakan setuju Indonesia bergabung. Tiga alasan utama yang dikemukakan yakni demi Palestina merdeka (15%), memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional (10,2%), serta mendukung upaya perdamaian dunia (9,2%).

Baca Juga

Cegah Terjadinya Kasus Keracunan pada Program MBG, Presiden Prabowo: Kita Tertibkan Semua SPPG  

“Survei ini juga menunjukkan pemerintah masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup. Sebanyak 55,7 persen responden percaya pemerintah tetap konsisten membela Palestina meski menjadi anggota BoP. Ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin," tulis Median.

Di sisi lain, komunikasi pemerintah terkait BoP menjadi sorotan. Mayoritas responden menilai penjelasan yang disampaikan terkait Dewan Perdamaian belum optimal.

"Sebanyak 62,5% responden menyatakan informasi terkait keputusan bergabung dalam BoP masih kurang jelas disampaikan kepada publik," tulis Median.

Baca Juga

Ini Daftar Tujuh Nama yang Santer Bakal Dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri dan Wamen

Survei Median digelar pada 10–14 Februari 2026 melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form di media sosial. Target responden adalah pengguna aktif berusia 17 hingga di atas 60 tahun, dengan total 1.200 sampel yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Editor : Sidratul Muntaha