Buntut Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, Gubernur Herman Deru Kumpulkan Kepala Daerah se Sumsel

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Buntut pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 39%, membuat Gubernur Sumsel, Herman Deru memanggil seluruh kepala daerah se-Sumsel untuk menggelar rapat koordinasi.

Berdasarkan laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, bahwa alokasi TKD tahun 2026 untuk Sumsel mengalami penurunan hingga 39,38%.

Baca Juga

Momen Gibran Ngirup Cuko saat Makan Pempek Tumpah di Pasar 16 Ilir Bareng Gubernur dan Wali Kota

Berikutnya, komponen Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan terpangkas hingga 71,7%, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6%. Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,6 persen.

Meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke Kementerian/Lembaga di pusat melalui strategi jemput bola. Artinya, harus proaktif, menyiapkan data, dan memperjuangkan kebutuhan daerah agar tetap mendapat dukungan pusat.

Dalam rapat tersebut, Herman Deru menyebut, bahwa pemerintah daerah harus segera beradaptasi dengan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah. Jadi, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumsel diingatkan agar tidak menjadikan pemangkasan ini sebagai alasan terhentinya pembangunan.

Baca Juga

Kerap Pindah hingga Belajar di Rumah Warga, SMA Bingin Teluk Tunggu Realiasasi Janji Gubernur Sumsel

“Maka dari itu perlunya sinergi, inovasi, dan efisiensi agar program-program prioritas tetap berjalan. Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif,” tegas dia, dihadapan kepala daerah se-Sumsel pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, Senin (6/10/2025).

Herman Deru mengatakan, satu kunci utama menjaga keberlangsungan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal. Dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak,” kata dia.

Baca Juga

Tak Hanya Atur Soal Jumlah Kelahiran, Gubernur Herman Deru Ingatkan Tugas Kepala BKKBN Sumsel

“Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan,” tegas dia.

Berikutnya, ungkap Herman Deru, selain sektor pajak, juga pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi. Kepala daerah diminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran juga penting. Jadi saya minta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” tandas dia.

Baca Juga

Menteri LHK Minta TNI dan Polri Tak Ragu Tindak Pemegang Konsesi Lahan yang Lalai Sebabkan Karhutla

Editor : Sidratul Muntaha