Terima Berkas dari Kejagung, Dewan Pers Minta Pengalihan Penahanan Direktur Pemberitaan Jak TV

JAKARTA, iNEWSpalembang.id - Dewan Pers menerima berkas-berkas dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang disampaikan Kapuspenkum, Harli Siregar, terkait penetapan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar sebagai tersangka, Kamis (24/4/2025).

Terhadap hal itu, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, SH, MS, meminta agar Kejagung melakukan pengalihan penahanan Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. 

Baca Juga

Ini Alasan Kejagung Tunda Proses Pemeriksaan Peserta Pilkada Serentak 2024

"Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejagung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula," ujar dia dalam keterangan resminya, Jumat (25/4/2025).

Dewan Pers, kata Ninik, sudah mengunjungi Kejagung dan bertemu Jaksa Agung, pada Selasa (22/4/2025). Berikutnya, giliran Kejagung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut, Kamis (24/4/2025).

Atas dasar itu, sambung Ninik, pihaknya meminta Kejagung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. 

Baca Juga

Kompi Laporkan Dugaan Markup Rp1,2 Triliun dalam Proyek LRT Sumsel ke Kejaksaan Agung

"Kami (Dewan Pers) akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejagung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin," kata dia. 

Ninik mengungkapkan, bahwa Dewan Pers dan Kejagung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Karena kedua belah pihak juga sama-sama saling menghormati kewenangan masing-masing. 

Terlebih, Kapuspenkum Kejagung telah menyatakan, bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik. 

Baca Juga

Hasil Catatan Kejagung dan BPK, Ternyata Korupsi Tata Niaga Timah Lebih dari Rp300 T

"Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing, Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik) sebagaimana pernah dilakukan di masa lalu," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha