Persoalan Konflik Kepemilikan Tanah di Palembang Makin Ramai, Kini Giliran Warga Kelurahan 16 Ulu

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Ratusan warga Lorong Perjuangan, RT 73, Kelurahan 16 Ulu, Palembang melakukan penolakan pengukuran ulang oleh Penyidik Unit 2 Harda Ditreskrimum Polda Sumsel terkait laporan Ratna Juwita, Kamis (9/1/2025).

Pasalnya, warga menyebut mereka membeli tanah tersebut dari Tjik Maimunah dan telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), serta Surat Pengakuan Hak (SPH).

Baca Juga

Polda Sumsel Tetapkan Datuk Si Pemukul Koas Jadi Tersangka, Terancam Pidana Penjara 5 Tahun 

Terhadap penolakan tersebut, warga melakukan penutupan jalan masuk ke perumahan dengan spanduk penolakan. Saat itu, sempat terjadi bersitegang antara Ratna Juwita yang hadir di lokasi, dengan warga yang didampingi Kuasa Hukum warga, Titis Rachmawati, SH, MH. Kemudian, ada juga BPN Kota Palembang.

Tak ketinggalan, pihak kepolisian dari Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, dan Polsek setempat turut berjaga di lokasi untuk melakukan pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait konflik kepemilikan tanah ini.

Karena adanya penolakan dari ratusan warga Lorong Perjuangan tersebut, maka rencana proses pengukuran ulang akhirnya dibatalkan.

Baca Juga

Terduga Pelaku Pemukulan Dokter Koas di Palembang Ingin Damai, Keluarga Korban Tetap Proses Hukum 

Menurut Ratna Juwita, bahwa sertifikat miliknya sudah sudah di PTUN-kan Tjik Maimunah, namun akhirnya Ratna menang kasasi dan Tjik Maimunah ditolak untuk PK.

“Kemudian saya pidanakan Maimunah atas pemalsuan SPH di atas sertifikat yang diakui pemerintah," ujar dia.

Ratna mengatakan, saat sidang lapangan tanah tersebut sudah diukur BPN dan disaksikan polisi, jaksa dan hakim juga hadir langsung.

Baca Juga

Tim Karate Polda Sumsel Sabet Juara Umum Piala Pangdam II Sriwijaya 2024 Open Tournament

“Kalian tidak komentar karena merasa menang ternyata kalian kalah," cetus dia.

Tak hanya itu, Ratna mengungkapkan, dasar surat yang dimiliki warga setempat itu hanya surat SPH tahun 2012, sedangkan Ratna mengaku punya surat SPH Tahun 1957.

“Ada lima surat saya, warka saya lengkap dari 1957,” ungkap dia.

Baca Juga

Dua Personel Biro SDM Polda Sumsel Raih Penghargaan SDM Award Pada Rakorbin SDM Polri 2024

Sementara, Kuasa Hukum warga, Titis Rachmawati menanggapi, tidak benar bila Ratna Juwita itu menang, karena dalam putusan itu NO.

“Kita ada membuat ke PTUN untuk membatalkan sertifikat itu. Jadi, kata PTUN harus ditempuh dengan wilayah ke Perdata,” jelas dia, didampingi warga di lokasi.

Menurut Titis, ketika pihaknya mengajukan ke Perdata, pihaknya di NO, yang artinya tidak dapat diterima bukan ditolak. Karena ada pihak-pihak yang kurang dan saya hanya menggugat Ratna Juwita saja waktu itu.

Baca Juga

Ternyata, Tawuran Remaja di Palembang yang Tewaskan Satu Orang Berawal dari Ajakan Perang di Medsos

“Dari awal saya tidak menggugat Mansyur dan tidak mau lagi melakukan gugatan. Seharusnya, Ratna Juwita itu jika merasa punya sertifikat bisa tidak didudukkan disini. Saat kita minta sertifikatnya, itu masih nama milik Mansyur,” tegas dia.

Titis menilai, hal itu berarti lucu, bila Mansyur yang ada di 8 Ulu dan ada Mansyur pecahannya di 16 Ulu. BPN melakukan pemecahan kekeliruan dengan meletakkan di wilayah 16 Ulu.

“Saat saya mem-PTUN-kan diarahkan ke Perdata saja, jadi harusnya Ratna Juwita itu ke Perdata lah kalau merasa disini,” terang dia.

Atas dasar itulah, urai Titis, tentu semua warga disini menolak karena memang tidak tepat. Titis menantang BPN, bila mau mencari di 8 Ulu, karena disini jelas wilayah 16 Ulu.

“Syaratnya tidak terpenuhi juga, dia tidak membawa gambar ukur dari 216 yang awalnya, dan informasi GU juga hilang di BPN sana, jadi kita juga curiga ada apa itu,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha