Saksi Ahli pada Sidang Kasus Dugaan Akuisisi Saham Anak Perusahaan PTBA Munculkan Fakta Baru

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Sidang perkara dugaan korupsi akuisisi kontraktor tambang batu bara PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yakni PT Bukit Multi Investama (BMI), Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Palembang, Jumat (8/3/2024) dengan kembali menghadirkan saksi-saksi.

Saksi yang dihadirkan kali ini tiga saksi ahli dari Penasehat Hukum R Tjahyono Imawan yakni, ahli akuntansi mantan BPKP, Irmansyah, Ak, MAcc, CA, CPA, CGAA; ahli perdata kontrak bisnis Prof Dr Djumardin, SH, MHum, dan ahli korporasi Prof Dr Abdul Halim Barkatullah, SH, MHum.

Baca Juga

Hasil RUPST PTBA, Pemegang Saham Setujui Penggunaan 75 Persen Laba Bersih Rp4,6 T sebagai Dividen

Saksi ahli Irmansyah menyampaikan terkait tata cara penghitungan kerugian negara dengan menggunakan 2 standar perhitungan keuangan negara yaotu Standar Penghitungan Kerugian Negara (SPKN) dan Stamdar Jasa lnvestigasi (SJI).

Menurut saksi Irmansyah, bahwa pihak yang berwenang untuk men-declare Kerugian Keuangan Negara adalah BPK dan tidak bisa di declare oleh Akuntan Publik.

Terhadap dakwaan jaksa bahwa jumlah yang diperkaya lebih besar dari kerugian negaranya, saksi Irmansyah menjawab, bahwa belum pernah ada orang yang diperkaya melebih dari kerugian seperti yang dituduhkan jaksa.

Baca Juga

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PTBA Sebut JPU Gagal Buktikan Terdakwa

Berikutnya, saksi ahli Prof Halim mengatakan, keterkaitan akuisisi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada Pasal 3 UUPT menyebut mengenai tanggung jawab pemegang saham, dimana pemegang saham tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi (seperate legal entity).

“Jika ada pelanggaran-pelanggaran pada badan perseroan, harus diselesaikan melalui Pasal 138 UUPT melalui delik aduan, dan tidak bisa disapu rata dengan UU Tipikor,” kata dia.

Berlanjut kesaksian dari saksi ahli Prof Djumardin, mengungkapkan, akuisisi yang merupakan jual beli saham adalah aktivitas kontraktual yang tidak dapat dijerat dengan pasal korupsi.

Baca Juga

Pledoi Terdakwa Dugaan Korupsi Akuisisi Kontraktor Anak Perusahaan PTBA: Tuntutan JPU Tak Terbukti

Karena, sambung dia, UU Tipikor hanya untuk UU yang secara eksplisit mengatur tentang Tipikor, sebagaimana Pasal 14 UU Tipikor.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini,” ungkap dia.

Kemudian, sidang berlajut dengan pemeriksaan terdakwa yang menjadi saksi. Momen ini menjadi sela klarifikasi bagi para terdakwa yang hadir sebagai saksi, terkait proses akuisisi PT SBS.

Baca Juga

Tak Konsisten, Hakim Tegur Saksi Ahli pada Sidang Dugaan Korupsi Akuisisi Anak Perusahaan PTBA

Para terdakwa menjelaskan, bahwa proses akuisisi dilaksanakan sesuai prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. Para terdakwa juga heran atas tuduhan tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepada mereka.

Menurut para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sepertinya tidak memahami perbedaan substansial antara proses akuisisi dengan pengadaan barang dan jasa.

Seperti pada penjelasan Terdakwa Milawarma, bahwa situasi saat akuisisi ketika PTBA dalam kondisi yang genting, karena harga batubara terus merosot, sehingga dibutuhkan kontraktor sendiri yang bisa menekan harga produksi, dimana akuisisi SBS merupakan penyelamat PTBA.

Baca Juga

JPU Hadirkan Saksi Ahli Mantan Napi, pada Sidang Dugaan Korupsi Akuisisi Anak Perusahaan PTBA

“Pak Tjahyono itu malaikat penolong yang menyelamatkan PTBA, dengan ikhlas dia melepas sahamnya di SBS kepada BMI,” jelas dia.

Beralih ke Terdakwa Syaiful Islam, ketika Majelis Hakim bertanya soal kerugian negara. Syaiful Islam menjawab, kalau saja saat itu penyidik mendengarkan saran BPKP untuk memanggil ahli akuisisi sebelum menaikan kasus ini, dan bukan menunjuk akuntan abal-abal untuk menyatakan kerugian negara, mungkin nasib mereka tidak seperti ini (menjadi terdakwa) sekarang.

Usai sidang, Tjahyono Imawan menanggapi, hal yang membingungkan mengapa sampai dijadikan tersangka hingga menjadi Terdakwa.

"Saya bukan komisaris, bukan direktur SBS juga," keluh dia.

Tjahyono melanjutkan, bahwa kesaksian para ahli ini membuka wawasan baru dan memperkuat argumentasi, bahwa apa yang terjadi dalam kasus PT BA lebih merupakan masalah korporasi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum perdata.

“Masyarakat dan pengamat hukum menantikan kelanjutan dari persidangan ini, yang diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap pemahaman hukum korupsi dan tata kelola perusahaan di Indonesia,” kata dia.

Sementara, Penasihat Hukum dari pemilik lama PT SBS Tjahyono Imawan, Ainuddin memaparkan, saksi-saksi ahli hari ini menjelaskan secara terang posisi kliennya, yang seharusnya dari awal tidak dapat dijadikan tersangka.

“Karena ini adalah subjek hukum Perdata dan bahkan dalam Perseroan sudah diatur penyelesaiannya pada UUPT,” papar dia.

Ainuddin bahkan mempertanyakan perhitungan kerugian negara itu siapa yang membuat. Bila jaksa menetapkan tersangka hanya dengan ahli yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan keilmuannya jadinyakan seperti ini.

“Saham BUMN jadi anjlok kan negara yang dirugikan, sekarang kalau sudah anjlok begini siapa yang mau tanggung jawab? Sementara SBS yang mereka permasalahkan sendiri saat ini untung besar dan juga bermanfaat sebagai kontraktor untuk BUMN lainnya di bidang pertambangan," tandas dia.

Kasus dugaan korupsi ini menjerat lima terdakwa, yakni Direktur Utama PTBA periode 2011-2016 Milawarma, mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA Anung Dri Prasetya dan Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Syaiful Islam. Lalu, Analis Bisnis Madya PTBA periode 2012-2016 yang merupakan Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan Nurtimah Tobing dan pemilik lama PT SBS Tjahyono Imawan, yang diduga merugikan negara (BUMN) sebesar Rp162 miliar dalam akusisi tersebut.

Editor : Sidratul Muntaha