KPK RI : Desa Antikorupsi Berantas Korupsi Mulai Lapis Bawah

JOGJA, iNews.id  -  Untuk meminimalkan terjadinya korupsi di tingkat atas, maka perlu juga membangun budaya antikorupsi dari lapis bawah salah satunya dengan pencanangan desa antikorupsi.

Saat peluncuran Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Alexander Marwata menegaskan perangkat desa yang handal didukung  sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, juga  melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalisir korupsi  pengelolaan keuangan di desa.  

Baca Juga

Cegah Politik Uang, KPK Beri Saran Ini Terkait Bagaimana Penyaluran Bansos secara Efektif  

Ia mengibaratkan  desa adalah miniaturnya Negara Indonesia,  Kepala Desa dipilih secara langsung  masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonomi. 

"Upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan sejak ruang lingkup desa,” kata Alex dilansir dari situs resmi KPK, Kamis (2/12/2021).

KPK berharap  di setiap provinsi terdapat satu desa antikorupsi sebagai percontohan, dan berlanjut pada cakupan kabupaten/kota, hingga akhirnya setiap desa menjadi desa antikorupsi.

Baca Juga

Ternyata Pungli di Rutan KPK Sudah Terjadi dari Delapan Tahun Lalu, Sejak 2016

“Jika setiap desa sudah memiliki kemauan dan kesadaran untuk tidak korupsi, maka  akan berdampak secara bertahap kepada pemerintahan di atasnya. Sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dengan budaya antikorupsi,”  ucap Alex.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT A. Halim Iskandar menerangkan,  pemerintah pusat dan daerah berkomitmen  medorong pembangunan desa untuk semakin maju dan berkembang salah satunya meluncurkan Desa Antikorupsi. 

Desa Antikorupsi harus diimplementasikan pada 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia. "Hal ini agar   tata kelola pemerintahan yang baik akan tumbuh sejak dari desa,”  Halim menuturkan.

Baca Juga

KPK Sebut Jumlah Besaran Setoran Pejabat Kementan yang Diduga Permintaan dari SYL

Sedangkan Plt. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menambahkan,  Desa Antikorupsi bukan  pembangunan sistem baru, melainkan  implementasi dan mensinergikan program pemerintah  dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen pendukung pembangunan desa yang bebas korupsi.

Seperti diketahui, Desa Panggungharjo terpilih menjadi pilot project program peluncuran Desa Antikorupsi berdasarkan lima komponen indikator, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Editor : Agustian Pratama