PALEMBANG, iNewspalembang.id – Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan, penguatan pengawasan keuangan di daerah menjadi kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut diutarakan Herman Deru, saat mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel, Supriyadi, SE, MM di Griya Agung, Selasa (24/6/2025).
Kemudian, sambung Gubernur, pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP Sumsel, terutama dalam mengawal proyek strategis seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan optimalisasi produksi pangan.
“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25 persen tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” ujar dia.
Herman Deru mengingatkan, kondisi Pelabuhan Tanjung Carat yang saat ini tidak lagi memadai, hingga memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi.
“Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” kata dia.
Herman Deru meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Lantaran, masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkap dia.
Sementara, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr Setya Nugraha menjelaskan, pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” jelas dia.
Saat ini, terang Setya, BKKP mengusung tiga fokus utama pengawasan yakni, memberi nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, Setya menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Lalu, menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
